Blangpidie – Sebanyak 350 kepala keluarga di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang bekerja pada PT Cemerlang Abadi terancam jadi pengangguran jika rekomendasi perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) tidak dikeluarkan oleh pemerintah setempat

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin saat dihubungi di Blangpidie, Senin, mengemukakan, hasil investigasi di lapangan, warga tidak setuju perusahaan perkebunan PT Cemerlang Abadi ditutup, karena ada sekitar 350 karyawan yang gajinya diatas UMP kehilangan pekerjaan.

“Kalau izin HGU tersebut tidak diperpanjang lagi, kemana mereka (karyawan) harus mencari makan, dan mereka masyarakat sekitar setiap bulannya diberikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh PT Cemerlang Abadi sebesar Rp160 juta,” ujarnya.

Ketua YARA menyampaikan pernyataan tersebut terkait rekomendasi perpanjangan izin HGU PT Cemerlang Abadi di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat karena dianggap perusahaan perkebunan tersebut telah menelantarkan lahan, sehingga ditumbuhi semak belukar bagaikan hutan belantara.

Safaruddin juga membantah jika ada pihak tertentu yang menyebutkan lahan HGU PT Cemerlang Abadi terlantar, karena dirinya mengaku telah melihat langsung kelapangan. Berdasarkan amatannya malah perusahaan tersebut selama ini berjalan optimal, dan bahkan setiap tahun produksi tandan buah segar (TBS) di perkebunan itu terus meningkat.

“Anehnya, pihak pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Aceh sebelumnya tidak pernah memanggil pihak perusahaan perkebunan sawit ini. Mereka secara tiba-tiba saja sudah mengeluarkan keputusan kalau rekomendasi perpanjangan izin HGU tersebut tidak dikeluarkan,” ungkapnya.

Berdasarkan data, lahan HGU PT Cemerlang Abadi di Kecamatan Babahrot, awalnya seluas 7.516 hektare. Dari jumlah tersebut seluas 2.668 hektare baru-baru ini dikembalikan pada negara yang nantinya lahan itu dapat diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu terutama warga yang berada di sekeliling perusahaan.

“Saat saya turun ke lapangan bersama tim, malah saya mendapatkan ada mobil-mobil plat merah, dan alat berat di lahan yang telah dilepaskan dari HGU oleh perusahaan seluas 2.668 hektare. Lahan itu sudah mulai dirambah oleh para elit-elit yang mempunyai kekuasaan di sana,” ungkapnya.

Safaruddin mengaku pihaknya menemukan banyak elit Abdya yang bermain di lahan negara tersebut, sehingga pihak YARA perlu melakukan investigasi supaya mengetahui siapa saja elit yang membuka lahan itu kemudian dipublikasi ke media massa.

Karena, sambung dia, tanah yang telah dilepaskan oleh perusahan tersebut belum boleh digarap oleh siapapun karena masih berstatus milik negara yang nantinya harus dibagikan oleh Bupati Abdya Akmal Ibrahim kepada masyarakat kurang mampu yang bermukim di sekeliling HGU tersebut.

“Walaupun selama ini kita tahu bahwa lahan yang dilepaskan perusahan itu sudah banyak yang dirambah, maka tidak salah jika ada yang merasa terusik, mungkin mereka ikutan melakukan perambahan lahan negara itu, sehingga mereka membangun opini PT Cemerlang Abadi menelantarkan lahan,” ungkapnya.

Yang lebih aneh lagi, kata dia, sebelum YARA melakukan investigasi ke lahan perusahan di Babahrot, banyak mereka yang berkata begana-begini. PT Cemerlang Abadi menelantarkan lahan digembar-gemborkan dengan cara menciptakan opini lahan tidak terurus, dan sudah menjadi kandang babi.

“Ini aneh, bagaimana tidak terurus, dan menjadi kandang babi, sementara tanaman kelapa sawit saja sepanjang lahan perkebunan ditanami, bahkan sudah produksi. Kita sekarang harus bicara fakta, bukan hanya sekedar beropini,” tuturnya.

Ia juga menuturkan, perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut selama ini telah menguras modal besar mencapai puluhan juta dolar Amerika Serikat untuk berinvestasi, sehingga pemerintah daerah harus menjaga supaya tidak setiap saat mencari investor.

“Investor yang sudah ada jangan diganggu, karena perusahan selama ini juga membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Tahun 2017, PBB yang dibayar oleh PT Cemerlang Abadi pada pemerintah daerah mencapai Rp688 juta,” demikian Safaruddin.