Aceh Timur – Empat anggota Polres Aceh Timur, diberhentinkan dengan tidak hormat dari anggota Polri.

Proses pemberhentian keempat mantan anggota Polres Atim dalam upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dipimpin Kapolres Aceh Timur, AKBP Rudi Purwiyanto, di halaman Mapolres setempat Rabu (7/3/2018).

Keempatnya diberhentikan karena indisipliner, dan terlibat dalam kasus narkoba.

Mereka yang diberhentikan, yaitu Bripda Agustian Saputra, dan Bripka Siswandi, keduanya terbukti bersalah dan melanggar Pasal 14 ayat 1 Huruf (a) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Kemudian Brigadir Dian Faisal melanggar Pasal 7 ayat 1 Huruf (b) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri jo Pasal 12 ayat 1 Huruf (a) PP RI Nomor 1  Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Brigadir Beni Susanto melanggar Pasal 14 ayat 1 Huruf (a) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Dalam PTDH itu,  dari empat anggota yang diberhentikan hanya dihadiri oleh Bripka Siswandi.

Sedangkan tiga lainnya, yakni Bripka Siswandi, Brigadir Dian Faisal, Brigadir Beni Sunanto, tidak hadir.

Dalam sambutannya Kapolres Aceh Timur, AKBP Rudi Purwiyanto, mengaku menyayangkan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut.

Namun demikian, katanya, karena berdasarkan berbagai pertimbangan serta pilihan terakhir, maka dilakukan sidang komisi kode etik yang pada akhirnya terbit surat pemberhentian tidak dengan hormat.

Pemberhentian keempat anggota tersebut, jelas Kapolres, telah diatur dalam Pasal 11 Huruf (a) dan Pasal 12 ayat 1 Huruf (a) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan Pasal 5 Huruf (a), Pasal 15 dan Perkap Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

“Peristiwa seperti ini tentu sangat kita sayangkan. Namun demi organisasi yang kita cintai ini, maka upacara PTDH ini kita laksanakan,” jelas Kapolres.

Hal ini, sambung Kapolres, merupakan implementasi dari komitmen Polri untuk menegakkan disiplin anggota.

Yaitu dengan memberikan reward kepada anggota yang berprestasi, dan memberikan hukuman kepada anggota yang melanggar disiplin.

Penegakan disiplin dan kode etik Kepolisian, jelas Kapolres, sangat dibutuhkan guna terewujudnya pelaksanaan tugas dan tercapainya profesionalisme Polri.

“Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional,” ungkap Kapolres.