ACEH TIMUR – Masyarakat empat desa di Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, Aceh, masih jauh tertinggal dibanding daerah lain. Untuk mengurus kartu tanda penduduk (KTP) saja ke ibu kota kabupaten, mereka harus melewati dua kabupaten lain dan mengeluarkan biaya tak sedikit.

Empat desa pedalaman di Simpang Jernih itu adalah Melidi, Tampur Bur, Tampur Paloh, dan HTI. Jumlah penduduk di sana sekitar 1.600 jiwa. Transportasi satu-satunya untuk menuju ke sana adalah boat dengan menyusuri Sungai Tamiang. Jika arus deras dan sungai meluap, nyawa menjadi taruhan.

Letak desa pedalaman Simpang Jernih ini memang masuk ke wilayah administrasi Aceh Timur. Namun, untuk menuju ke sana dari ibu kota Aceh Timur, harus melewati Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Perjalanan jalur darat ini memakan waktu sekitar tiga jam.

Sampai di pelabuhan Aceh Tamiang, warga harus naik boat dengan waktu tempuh sekitar lima jam. Di boat, tidak ada pelampung. Tapi jika naik boat di desa terakhir Aceh Tamiang, butuh waktu menyusuri Sungai Tamiang hingga ke lokasi sekitar satu jam lebih. Dari Ibu Kota Aceh Tamiang menuju desa terakhir memakan waktu sekitar dua jam melalui jalur darat.

Seorang tokoh masyarakat Melidi, Ajisah (41), mengaku, untuk mengurus KTP atau kartu keluarga (KK) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Timur, butuh biaya ratusan ribu rupiah. Biaya itu dipakai untuk ongkos boat dan sewa tempat menginap selama di ibu kota kabupaten.

“Untuk urus KTP atau KK ke kabupaten saja, kami butuh uang Rp 300 ribu. Biaya boat Rp 50-60 ribu per orang. Kami harus nginap di Aceh Tamiang dua hari,” kata Ajisah, Senin (2/4/2018).

Sebenarnya mereka bisa saja mengurus surat-surat administrasi melalui kepala desa. Namun prosesnya butuh waktu hingga tiga bulan. Warga di sana kebanyakan memilih turun sendiri ke kota untuk mengurus berbagai keperluan meski harus merogoh kocek dalam-dalam.

Jarak Desa Melidi dengan Kabupaten Aceh Tamiang sebenarnya tidak terlalu jauh. Jika ada jalur darat dan kondisinya bagus, jarak tersebut dapat ditempuh sekitar setengah jam. Tapi hingga kini belum ada upaya dari pemerintah setempat untuk membuat jalur transportasi yang layak.

“Kalau jalan bagus dari Ibu Kota Aceh Tamiang, 2 jam sudah sampai di sini,” jelas Ajisah.

Kehidupan di Kecamatan Simpang Jernih hingga kini masih jauh tertinggal dibanding kecamatan lain. Di sana, listrik PLN belum ada dan sinyal telepon seluler juga masih minim. Warga Desa Melidi, misalnya, hampir dapat dikatakan terputus komunikasi dengan dunia luar.

Untuk menelpon, mereka harus naik ke sebuah bukit yang terletak sekitar setengah jam dari kampung. Di bukit yang dinamakan Bukit Sinyal itu pun sinyalnya belum tentu didapatkan. Warga yang hendak menghubungi anggota keluarganya butuh waktu sekitar setengah jam untuk mendapatkan sinyal.

“Komunikasi di sini tidak ada sama sekali, nelpon keluar harus ke Bukit Sinyal. Itu pun sinyal juga nggak bagus. Kalau akses komunikasi dari luar kemari memang nggak bisa sama sekali. Warga di sini yang bisa nelpon keluar,” ungkap ayah tiga anak ini.