BANDA ACEH – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh belum bisa menyalurkan dana desa tahap pertama tahun 2018 untuk lima kabupaten, hal itu karena belum dilengkapinya persyaratan pencairan.

“Hanya lima kabupaten yang belum bisa disalurkan dana desa tahap pertama, mereka belum menyerahkan persyaratan,” kata Ka Kanwil DJPb Aceh, Zaid Burhan Ibrahim, Rabu (4/4).

Kata Zaid, adapun lima kabupaten yang masih tertahan dana desanya tersebut antara lain Kabupaten Pidie dengan total anggaran Rp 498,84 miliar, Aceh Utara Rp 562,234 miliar, Aceh Selatan Rp 180,986 miliar, Aceh Tenggara Rp 252,238 miliar, dan Kabupaten Aceh Singkil berjumlah Rp 91,394 miliar.

“Lima kabupaten ini tidak dicairkan karena terkendala persyaratan, yaitu peraturan daerah (qanun) menyangkut dana desa belum diserahkan,” ujarnya.

Zaid menuturkan apabila semua persyaratan yang telah ditentukan dapat dilengkapi, maka pencairan dana desa tahap pertama sebesar 20 persen itu baru bisa disalurkan ke rekening pemerintah masing-masing. Oleh sebab itu, dirinya meminta pemerintah secepatnya menyerahkan persyaratan, sehingga anggaran itu bisa digunakan masyarakat.

“Pagu dana desa tahun anggaran 2018 di Aceh mencapai Rp 4,457 triliun untuk 4 ribu desa lebih. Sedangkan pencairan pada triliwun pertama ini masih Rp 574,741 miliar,” sebutnya.

Tahun ini, dana desa terbanyak berada di Kabupaten Bireuen yang mencapai Rp 83,34 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 416,71 miliar. Sementara porsi yang paling sedikit itu untuk Kota Sabang hanya Rp 3,9 miliar dari total pagu Rp 19,5 miliar.

Setelah masa pertama 20 persen ini selesai dicairkan, maka pada tahapan ke dua akan dicairkan 40 persen dan triwulan ketiga juga 40 persen. Tetapi semua itu mempunyai persyaratan masing-masing sesuai aturan yang ada, jika tidak maka dana tersebut tetap belum bisa disalurkan.

“Kalau persyaratan pencarian tidak diberikan sampai batas waktu tahun anggaran berjalan, maka dana desa itu tidak dicairkan,” jelas Zaid Burhan.