Banda Aceh – Para mantan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) di Aceh menggelar unjuk rasa di depan kantor gubernur Aceh, Rabu (21/2). Mereka menuntut pemerintah Aceh untuk memberikan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan.

Massa yang hadir berjumlah sekitar 500 orang, mereka merupakan perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Para mantan tapol dan mantan napol ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Bahkan, mereka juga turut membawa anaknya saat aksi berlangsung.

Sejak pagi hingga siang, massa terlebih dahulu mendatangi Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk menjumpai kepala BRA. Mereka ingin mengeluhkan tentang nasib mereka dan beberapa usulan yang ingin disampaikan.

Dari kantor BRA massa menggunakan menggunakan mobil tumpangan jenis L-300 dan sebagian membawa motor mereka masing-masing menuju kantor Gubernur.

Perwakilan tapol/napol Aceh T Muhammad menyampaikan aksi yang dilakukan oleh para manatan tapol/napol Aceh ini untuk menginginkan jawaban dan realisasi janji yang telah dihasilkan dalam MoU Helsinki atau nota kesepakatan damai antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 lalu.

“Ingin jawaban yang pasti kami mau jawaban secara tertulis. Sudah 14 tahun sudah kami sabar,” ujarnya.

Muhammad menjelaskan, dalam perjanjian MoU Helsinki disebutkan bahwa tapol/napol Aceh akan diberikan kesejahteraan dan memperoleh pekerjaan dan hingga saat ini pemerintah Aceh belum memenuhi hak tersebut.

“Ingin meminta pemerintah memenuhi hak tapol/napol tentang reintegrasi yang belum selesai. Seperti bantuan rumah, lokasi lahan pertanian dua hektare, pekerjaan dan jaminan sosial,” tuturnya.

Hingga saat ini unjuk rasa masih berlangsung, tapi belum ada satu pihak dari pemerintah Aceh yang menemui massa. Mereka tetap menunggu gubernur Aceh keluar dari kantornya untuk menemui massa demonstran.