BANDA ACEH – Sembilan kabupaten/kota di Aceh hingga 5 April 2018 belum menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Kesembilan daerah itu adalah Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Simeulue, Aceh Singkil, dan Aceh Tenggara, Padahal, menurut UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara, LKPD paling lambat harus diserahkan tiga bulan setelah tahun anggaran baru berjalan atau 31 Maret setiap tahunnya.

Kasubbag Humas BPK Perwakilan Aceh, Kaisar melalui Staf Humas Karina kepada Serambi, Kamis (5/4) mengatakan, sampai kemarin baru 14 kabupaten/kota yang menyerahkan LKPD kepada BPK, yaitu Banda Aceh, Sabang, Langsa, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Selatan. Yang paling cepat menyerahkan LKPD adalah Aceh Tamiang yakni 7 Maret 2018. Sedangkan yang lain pada 28-29 Maret 2018, termasuk Pemerintah Aceh.

Sanksi hukum bagi daerah yang terlambat menyerahkan LKPD kepada BPK, kata Karina, memang belum ada. Namun, karena ketepatan waktu penyerahan LKPD kepada BPK merupakan salah satu persyaratan penilaian dari Kementerian Keuangan untuk bisa mendapat Dana Intensif Daerah (DID), maka nilainya bisa berkurang satu syarat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin SE mengatakan, pada tahun ini, ada 14 kabupaten/kota yang menerima DID dari Kementerian Keuangan. Di antaranya Simeulue Rp 43,5 miliar, Bener Meriah Rp 35,75 miliar, dan Banda Aceh Rp 35,5 miliar. DID itu diterima atas penilaian pengelolaan kinerja pemerintahan dan keuangan pada 2016.

Syarat untuk mendapat DID cukup banyak. Di antaranya, sebut Jamaluddin, ketepatan waktu penyerahan LKPD kepada BPK yaitu paling lambat 31 Maret setiap tahunnya. Kemudian, pengesahan APBD harus tepat waktu, tidak boleh melampui 31 Desember setiap tahunnya. Berikutnya, opini hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah harus mendapat wajar tanpa pengecualian (WTP). “Jumlah penduduk miskin dan penganggurannya pun setiap tahun harus menurun,” ujar Jamaluddin.

Pemerintah Aceh, kata Jamaluddin, dalam dua tahun terakhir, jadwal penyerahan LKPD kepada BPK tepat waktu, hasil audit LKPD pun mendapat opini WTP, dan penduduk miskin dan pengangguran di Aceh cenderung menurun. Tapi, karena pengesahan RAPBA selalu atau melampui 31 Desember, sampai tahun ini, Pemerintah Aceh belum pernah menerima DID.

Menurut Jamaluddin, faktor penentu untuk bisa mendapat DID itu adalah komitmen dan kesamaan pandangan dari semua pihak, terutama dari internal eksekutif maupun legislatif dan instansi vertikal lainnya. “Kita harapkan RAPBA 2019 bisa disahkan sebelum 31 Desember 2018, sehingga peluang untuk mendapatkan DID cukup besar,” ujar Jamal.

Dalam pemeriksaan laporan keuangan, kata Jamal, pihaknya selalu menggunakan prinsip open. “Tidak ada yang harus ditutu-tutupi. Kita terbuka dan transparan saja kepada BPK. Tim audit BPK silakan memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Aceh yang sebelumnya telah diaudit tim Inspektorat Aceh,” pungkasnya