SG – Ketua Fraksi PKB MPR H Jazilul Fawaid mengingatkan pentingnya pengawasan penggunaan dana desa agar tepat sasaran. Pemerintah desa harus mampu merealisasikannya dalam program padat karya untuk mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah Jokowi target tak ada desa tertinggal di Indonesia pada 2019
Penyaluran dana desa melambat, ini penyebabnya versi Kemenkeu
“Paling penting lagi agar pengawasan juga diperketat. Sehingga, penggunaan Dana Desa tepat sasaran. Bila tepat sasaran, dijamin masyarakat desa penerima akan mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya,” kata Jazilul, Jumat (1/6).

“Dana Desa ini adalah bagian program pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan desa dan juga pengentasan kemiskinan.”

Pentingnya pengawasan agar kepala desa maupun perangkatnya tidak berurusan dengan pidana.

Sedangkan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementrian Keuangan Lisbon Sirait mengatakan, ada sejumlah perubahan kebijakan Dana Desa Tahun 2018. Terdapat empat perubahan kebijakan Dana Desa. Yakni memperbaiki alokasi Dana Desa dengan memberikan afirmasi kepada desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan meningkatkan pemanfaatan Dana Desa agar lebih fokus pada 5 kegiatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa.

“Kemudian memperbaiki metode pemanfaatan Dana Desa dengan menggunakan skema padat karya tunai, serta meningkatkan distribusi dengan mengubah penyaluran dari dua tahap menjadi tiga tahap,” katanya.

Sebelumnya, perhitungan Dana Desa 90 persen dibagi rata dan sisanya 10 persen menggunakan formula berdasarkan jumlah penduduk, dan luas wilayah. Sementara mulai tahun ini, 77 persen Dana Desa dibagi rata, 20 persen dihitung menggunakan formula dan sisnya 3 persen khusus untuk daerah tertinggal.

“Dana Desa yang dikucurkan dari tahun 2015 sampai dengan 2017 telah berkontribusi membangun 109,3 ribu km jalan desa, 852.2 km jembatan, 303.473 unit sambungan air bersih dan lain sebagainya,” klaim Lisbon Sirait.

Selain itu, lanjutnya, Dana Desa yang digabung dengan Alokasi Dana Desa, Program Keluarga Harapan dan Program Beras Sejahtera telah menurunkan rasio gini pedesaan dari 0,34 di tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017.

Juga, kata Lisbon Sirait, sukses menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan dari 17,37 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 16,31 juta jiwa di tahun 2017. Bahkan, prosentase penduduk miskin turun dari 14,2 persen di tahun 2014 menjadi 13,5 persen di tahun 2017.

Sumber : merdeka.com