Proses penerimaan CPNS di lingkungan Kanwilkumham Aceh menuai sorotan. Ini lantaran diduga prosesnya berjalan tak semestinya.

Banyak peserta yang lulus tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT) tahap satu namun gagal ditahap wawancara. Sebaliknya peserta yang sebelumnya tidak lulus CAT tahap satu tetapi lulus CAT ditahap kedua, berhasil melewati tahap akhir wawancara.

Anggota DPR RI Muslim Ayub mempertanyakan hal ini. Sebab menurutnya, peserta yang lulus SKD CAT tahap satu harus mendapat prioritas utama dan dipastikan diterima menjadi PNS.

Ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa mereka yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar dengan CAT tahap satu dipastikan lulus dan diterima. Karena itu untuk tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) I yakni ujian samapta (fisik) dan SKB II ujian wawancara, mendapat prioritas.

“Kecuali ada hal yang sangat fatal sehingga peserta yang bersangkutan tidak memungkinkan menjalankan tugasnya jika diterima. Seperti cacat mental, penyakit yang menahun dan sulit disembuhkan, berat badan yang tidak proporsional, dan lain sebagainya”, ujar Muslim.

Sedangkan peserta yang lulus seleksi CAT tahap kedua, menurut anggota Komisi Hukum DPR RI ini, tetap diproses dan diterima setelah terlebih dahulu memastikan peserta yang lulus seleksi CAT tahap satu terserap seluruhnya.

Dirinya menduga ada terjadi ketidaksesuaian apa yang disampaikan oleh Menteri PAN-RB dengan panitia seleksi di Kanwilkumham Aceh. “Saya menduga ada permainan yang dilakukan dan terjadi di Kanwilkumham ini. Kalau tidak bagaimana bisa mereka mengabaikan apa yang menjadi kebijakan menteri PAN-RB.”

Hal senada juga disampaikan anggota DPR RI Nasir Djamil. Dia juga mengaku heran dengan cara kerja panitia seleksi. Bagaimana bisa peserta yang lulus SKD CAT tahap satu dengan nilai yang tinggi, tetapi pada tahap ujian fisik dan wawancara diberi nilai begitu rendah sehingga tidak lulus.

“Ada peserta yang pada saat wawancara mendapat nilai hampir mendekati 100. Padahal tahapan seleksi sebelumnya seperti kompetensi dasar sangat rendah,”katanya.

Nasir Djamil memberi contoh, ada peserta yang ikut SKD CAT tahap dua nilainya sangat rendah. Tetapi agar bisa lulus sebagai PNS yang bersangkutan diberi nilai yang tinggi pada tahap ujian fisik dan wawancara. “Hal sebaliknya diberlakukan pada peserta yang telah lulus SKD CAT tahap satu, tetapi nilainya untuk SKB I dan SKB II dikasih rendah. Akhirnya yang bersangkutan tidak lulus.”

Hal yang sama juga dicurigai Muslim terjadi pada penerimaan pegawai Imigrasi Kemenkumham Aceh. Banyak dari peserta dengan pendidikan terakhir sarjana itu, yang berasal dari putra daerah Aceh sendiri dinyatakan tidak lulus. Sebagai gantinya, untuk mencukupi kuota, panitia seleksi mengambil peserta yang bukan putra daerah Aceh.

“Saya tidak anti non putra daerah. Tetapi menurut saya yang harus diutamakan adalah sarjana daerah Aceh sendiri, karena inilah kesempatan bagi anak-anak Aceh yang bergelar sarjana itu mengabdi kepada negara lewat jalur PNS. Dari sekitar 51 kuota, tidak sampai 50 persen yang diterima adalah putra daerah Aceh,” kata Muslim.

“Sebegitu buruk dan rendahkah kualitas lulusan sarjana Aceh sehingga sulit untuk melewati tahapan seleksi sampai wawancara. Atau memang ada permainan. Sebelumnya saya mendapat informasi, ada permainan uang dalam setiap tahapan ini. Karena itu, saya mendesak agar pansel terbuka saja. Jangan ada yang ditutup-tutupi.”

Karena itulah, untuk mengungkap kecurigaan adanya permainan ini, kedua wakil rakyat ini meminta agar Kemekumhan dan Kemennterian PAN-RB membentuk tim terpadu yang secara khusus menelusuri proses penerimaan CPNS di Kanwilkumham Aceh.

“Saya akan meminta kepada KementerianKumham dan Kemen PAN-RB untuk turun ke Aceh dan menelusurinya. Apalagi berbagai informasi yang menyebutkan adanya permintaan uang kepada peserta CPNS jika ingin lulus dan diterima,” ujar Muslim

Begitupun, Nasir Djamil meminta agar Kanwilkumham Aceh berlaku transparan, dengan membuka informasi serta memberikan klarifikasi terhadap berbagai informasi yang selama ini beredar bahwa ada permintaan uang kepada peserta CPNS oleh oknum panitia. (bkc)