Banda Aceh – Sejumlah pihak menilai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, lamban dalam menangani banyak kasus. Sebut saja, perkara mantan Sekda Aceh Husni Bahri Tob, yang telah ditetapakan sebagai tersangka satu tahun lalu. Namun, hingga kini belum dilimpahkan ke pengadilan atau diketahui kelanjutan kasusnya. Padahal, dua tersangka lain Hidayat dan Mukhtaruddin telah dijeblokan dalam penjara. Ada juga kasus dugaan korupsi pada Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh. Mulanya, kasus ini ditangani Kejari Banda Aceh, dan telah menetapkan dua tersangka. Alih-alih mendukung Kejari Banda Aceh, kasus ini ditarik pada Kejati Aceh. Sayangnya, setelah enam bulan berlalu, kasus itu juga tidak diketahui kelanjutanya.

Belum lagi, tidak diketahui bagaimana perkembangan laporan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, yang telah melaporkan dugaan penyelewengan dana bantuan Rp 650 miliar untuk kesejahteraan mantan kombatan.  Dugaannya adalah, kasus korupsi itu dilakukan beberapa Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), kala Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2021-2017.

Mejawab kritikan ini, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Dr. Chaerul Amir menjelaskan. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan mantan Sekda Aceh, Husni Bahri Tob. Bahkan, dua tersangka lainnya telah diputus bersalah. Namun, ia mengakui untuk tersangka Husni Bahri Tob, penyidik mendapat kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti, karena satu tersangka lain yakni Kepada DPKKA, Paradis telah meninggal dunia. ”Padahal ini merupakan satu kesatuan dalam kasus itu. Dan merupakan bagian dari fakta yang mengalir untuk tersangka Husni Bahri Tob,” jelas  Chaerul Amir pada para wartawan, usai melantik beberapa Kajari, di Gedung Serba Guna Kejati Aceh, Bathoh, Banda Aceh, Kamis (22/3/18).

Terlebih kata Chaerul Amir, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Aceh tidak akan menghitung kerugian negara yang diakibatkan Husni Bahri Tob, jika bahan yang diajukan sama dengan bahan yang telah dihitung, untuk dua terpidana yang telah dijebloskan dalam penjara. Katanya, BPK RI Aceh tidak dapat menjadikan dasar perhitungan kerugian negara, karena telah dilakukan sebelumnya,” mereka (BPK RI Aceh) minta dokumen lain, kita juga bigung, karena kita anggab ini adalah satu kesatuan, kalau diminta lain jelas tidak ada,” tegasnya.

Walau demikian, dia berjanji akan segera melakukan komunikasi instensif dengan BPK RI Aceh, untuk mencari solusi sehingga perhitungan kerugian negara, dapat segera dihitung untuk tersangka Husni Bahri Tob. ”Mereka (BPK RI Aceh) berpendapat tidak ada kerugian negara yang dilakukan Husni Bahri Tob, jika bahan yang diajukan sama. Kenapa belum kita limpahkan ke pengadilan? Inilah kendalanya, kalau hasil perhitungan negara dari BPK RI Aceh sudah turun, langsung kita sidang,” janjinya.

Terkait dugaan penyelewengan bantuan dana hibah Rp 650 miliar, yang pernah dilaporkan pada Kejati Aceh oleh sebuah LSM beberapa waktu lalu. Chaerul Amir menjelaskan. Pihaknya telah mendapat data tentang besaran anggaran tersebut, dimana saja dana itu dititipkan. Katanya, ada 11 SKPA yang terindentifikasi yang mengelola dana tersebut. Bahkan, pihaknya telah mendapat rincian dan daftar nama yan g mendapat bantuan itu. “Sekarang, kita sedang mencari tahu bagaimana penyalurannya, bagaimana pertanggungjawaban Rp 650 miliar ini? Sangat banyak yang menerimanya sesuai dengan data yang kita peroleh. Kalau uang sebesar ini betul disalurkan, saya rasa semua warga Aceh mendapatakkannya. Makanya, kita butuh waktu untuk mendatangi penerima ini satu persatu, kita tanyakan apakah betul ada menerima atau tidak? Kita tidak mau berasumsi. Tapi kita sudah tahu siapa saja penerima, dan hasilnya seperti apa nanti kita umumkan,” janjinya lagi.

Menyangkut dugaan korupsi di Kanwil Kemenang  Aceh. Chaerul Amir mengaku, penyidik telah menetapkan dua tersangka. Namun, lagi-lagi, alasanya adalah BPK RI Aceh belum menyerahkan nilai kerugian yang diakibatkan oleh dua tersangka tersebut. Sehingga Kejati Aceh belum bisa melimpahkan kasus ini pada Pengadilan. “Berkat bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kita sudah mendatangakan ahli dari Institut Tehnologi Surabaya (ITS), untuk memeriksa fisik bangunan yang dibangun di Kawil Kemenag Aceh. Dia bersepakat dengan kita, jika bangunan itu tidak dibuat sesuai dengan gambar perencanaan. Tinggal perhitungan kerugiannya saja kita tunggu dari BPK. Dalam waktu dekat, kalau sudah turun langsung kita limpahakn pada pengadilan,” janji Pak Kajati Aceh lagi