ACEH UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara menolak usulan pinjaman bank sebesar Rp 71,6 miliar oleh pemkab setempat untuk pembiayaan sejumlah kegiatan tahun anggaran 2018.

Ketua DPRK Aceh Utara Ismail A. Jalil alias Ayah Wa mengatakan, usulan pinjaman tersebut tidak disetujui dewan setelah dilakukan pembahasan bersama.

“Setelah kami bahas bersama, dengan berbagai pertimbangan, kami menyimpulkan tidak menyetujui usulan pinjaman oleh pemkab ke pihak ketiga (bank),” ujar Ayah Wa, Rabu, (7/3).

Alasannya, dewan tidak mau jika di masa mendatang pinjaman tersebut malah akan menjadi beban keuangan daerah.

“Pinjaman tersebut untuk menalangi kegiatan pembangunan tahun 2018. Tapi kami juga tidak mau menambah beban keuangan daerah, apalagi nantinya akan terlilit dengan beban bunga bank yang tinggi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dalam pembahasan RAPBK 2018, pihaknya lebih konsen terhadap proses penganggaran yang lebih efektif dan efisien.

“Kami sudah sampaikan ke eksekutif, cara mengatasi defisit upayakan dari sektor lain seperti efesiensi anggaran. Program usulan tahun 2018 yang dianggap tidak efektif, efisien dan tidak menjadi skala prioritas akan dipangkas atau ditiadakan,” kata politisi Partai Aceh tersebut.

Meskipun belum terlalu maksimal karena bisa saja akan ada program mendesak lainnya yang tidak terakomodir, menurut dewan ini pilihan terbaik dan sudah dipertimbangkan sebelumnya.

“Ya daripada utang lagi ke bank, jadi beban lagi, lebih baik kami upayakan efesiensi anggaran semaksimal mungkin. Cara lainnya kami juga mendesak dinas terkait bisa menggenjot target PAD,” tandasnya.

Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, Pemkan Aceh Utara meminta rekomendasi atau persetujuan dari DPRK untuk dapat mengajukan pinjaman sebesar Rp 71,6 miliar kepada bank. Tujuannya untuk mendanai sejumlah program pembangunan yang mendesak, antara lain irigasi dan jalan pada tahun 2018. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya dewan menolak usulan tersebut.

 

@ajnn