Banda Aceh – Anggota DPRA Asrizal Asnawi mengatakan, banyak guru di Aceh yang mengeluh setelah kewenangan pengelolaan SMA dan SMK diambil alih provinsi.

Para guru mengaku banyak menghadapi kendala dan hambatan, terutama saat berurusan dengan Dinas Pendidikan Aceh.

“Umumnya mereka mengeluh saat proses pengurusan, misal, kenaikan pangkat,” kata Asrizal pada BERITAKINI.CO, Selasa (13/3/2018).

Asrizal mencontohkan, sejak kewenangan diambil alih provinsi, para guru harus rela datang ke kantor Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh, untuk urusan administrasi tersebut.

“Meski sudah menyita waktu, tenaga dan biaya, sayangnya pelayanan Dinas Pendidikan Aceh justru jauh dari kata maksimal,” kata Asrizal.

Hampir semua guru yang dari kabupaten/kota, kata Asrizal, mengeluh terhadap buruknya pelayanan di dinas tersebut.

“Mereka dilayani oleh satu atau dua orang saja. Dulu satu kabupaten dilayani oleh satu dinas. Sekarang satu provinsi dilayani oleh satu dinas, tanpa adanya penambahan personil yang melayani,” jelas Asrizal.

Tak heran, kata Asrizal, pelayanan berjalan sangat lambat sehingga terlambat pula diajukan ke Badan Kepegawaian Aceh.

“Banyak guru yang tertunda naik pangkat, bahkan informasinya itu ada ribuan orang,” katanya.

Lagi-lagi, kata Asrizal, guru mengalami kerugian dimana kenaikan pangkat sesungguhnya diikuti dengan kenaikan tunjangan.

Untuk urusan pengajuan kenaikan pangkat para guru ini, kata Asrizal, Dinas Pendidikan Aceh hanya menugaskan dua atau tiga petugas yang berasal dari tenaga kontrak.

“Bukan bermaksud mengatakan anak-anak kontrak tidak berkemampuan akan tetapi tanggungjawabnya kan berbeda, dan tidak tepat,” katanya.

Asrizal juga mengungkapkan, hasil kunjungannya ke sejumlah daerah, para guru juga mengeluhkan tentang tunjangan kesejahteraan yang tak lagi dibayar. Padahal saat kewenangan masih berada di kabupaten/kota, tunjangan itu rutin dibayar.

“Justru sejak kewenangan ditarik ke Dinas Pendidikan Aceh tidak dibayar lagi dengan alasan belum terdata, dan belum masuk datanya dari kabupaten/kota,” katanya.

“Jikapun datanya sudah masuk, perlu dilakukan klarifikasi kembali. Jadi para guru ini sudah korban selama satu tahun, jikapun sempat dibayarkan hanya tiga bulan saja, sementara mereka bekerja 12 bulan.”

Selain itu, kata Asrizal, saat ini banyak sekolah SMA sederajat yang berada di pelosok Aceh, luput dari perhatian Dinas Pendidikan Aceh. Namun para kepala sekolah tidak berani melaporkan situasi tersebut.

“Ini sudah masuk tahun kedua kewenangan SMA sederajat barada di provinsi, tapi perjalanan dunia pendidikan Aceh justru semakin buruk. Lihat saja, secara nasional  tingkat kelulusan siswa SMA di Aceh terburuk ketiga,” katanya.

“Bahkan rangking pendidikan Aceh berada pada posisi nomor tiga dari bawah dari seluruh provinsi di Indonesia.”

Kondisi ini, kata Asrizal, sangat bertolak belakang dengan ketersediaan sumber daya keuangan untuk sektor pendidikan selama ini. Menurut Asrizal, ada sekitar Rp 2,8 triliun dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan saban tahun.

“Tapi tidak mendongkrak mutu pendidikan Aceh bahkan tidak mendongkrak prestasi apapun terhadap anak-anak didik kita dengan Rp 2,8 triliun tersebut,” katanya.