BANDA ACEH – Untuk menggantikan kegiatan pengeboran secara ilegal migas di Desa Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur yang terjadi 25 April 2018.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, sudah membuat telahaan dan analisa bentuk pengelolaan migas rakyat yang legal.

“Tiga bentuk pengelolaan migas yang legal itu adalah pertama bentuk koperasi, kedua kelompok, dan ketiga badan usaha,” kata Kadis ESDM Aceh, Ir Akmal Husen MM yang didampingi seorang kabidnya, Joni, Selasa (1/5/2018).

Ir Akmal menjawab hal itu ketika dimintai penjelasannya tentang kebijakan apa yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk melanjutkan kegiatan usaha masyarakat Desa Pasir Putih, pascaledakan semburan api pengeboran migas ilegal.

Sebelum tiga bentuk usaha migas rakyat itu dibuka, kata Akmal Husen, Gubernur Aceh bersama Kementerian ESDM mengkaji dan merumuskan lebih dulu tata kelola pertambangan migas yang dapat diusahakan oleh masyarakat dengan standar keteknisan minimal yang harus dapat dipenuhi, baik dari segi operasi dan produksi, maupun keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan hidup.

Empat hal tersebut, kata Akmal, sangat penting menjadi perhatian semua pihak, supaya jika terjadi ledakan kebakaran sumur migas masyarakat tidak mengakibatkan jumlah korban jiwa dan korban luka.

Dikatakan, produksi minyak mentah yang dihasilkan baru dijual kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (produksi) migas di Indonesia dan Aceh adalah pihak yang memiliki kontrak kerja sama dengan Pemerintah (KKS migas)

Sebelum masuk ke tahap pembentukan kegiatan usaha migas rakyat yang baru itu, kata Akmal Husen, Gubernur melalui Kementerian ESDM meminta Pertamina EP Asset I Rantau selaku pemilik wilayah kerja telah meminta untuk menutup sumur migas ilegal di Desa Pasir Putih dan yang ada di wilayah lainnya.

Yang perlu dipahami masyarakat Aceh, jelas Akmal Husen, adalah bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Pernyataan ini terdapat dalam UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Migas pasal 4 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan migas bersama di wilayah Aceh antara Pemerintah dengan Pemerintah Aceh.