BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA/DPR Aceh), Tgk H. Muharuddin, S. Sos.I, mengatakan, akan menggugat dua Pergub Tahun 2018, di ruang kerjanya, Kantor DPR Aceh, 30 April 2018.

Tgk. Muharuddin mengatakan bahwa setelah rapat paripurna khusus, DPRA telah mengambil langkah dan sudah sepakat untuk menggugat Pergub tersebut secara kelembagaan.

“Kita sudah mengambil langkah-langkah secara kelembagaan. Baik itu di tingkat rapat banggar, Rapat Badan Musyawarah, dan terakhir, dalam rapat Paripurna Khusus di DPR Aceh, dalam keputusan tersebut kami telah sepakat untuk menggugat Pergub No: 5 tahun 2018  perkara jinayah, dan Pergub no: 9 thn 2018 tentang APBA 2018,” katanya.

Ketua DPRA juga mengatakan, minggu kemarin ia sudah memerintahkan kepada Staf Ahli Hukum yang ada di DPRA Aceh, untuk mengkaji secara konperenshif tentang pergub tersebut, apakah memungkinkan kemudian seperti yang telah diputuskan, bahwa kita akan menggugatnya ke Mahkamah Agung.

Muharuddin mengatakan, DPRA masih terus membahas, memeriksa, apakah memungkinkan digugat ke (PTUN) dan diperiksa oleh Mahkamah Agung (MA).

“Kalau ada misalnya terbentur kewenangan antara eksekutif dan legislatif, ada terlampaui atau sengketa kewenangan di situ, dan kalau ada potensi sengketa kewenangan antara legislatif dengan eksekutif, itu juga memungkinkan akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN,” kata Muharuddin, andai dalam pemeriksaan itu juga ada kendala.

Kata Muharuddin, DPR Aceh sudah sepakat untuk menggugat dua Pergub tersebut, dan rencananya akan diuji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan UUD 23 Thn 2015,  kalau misalnya di Biro Hukum tidak memberikan anggaran, maka DPR Aceh pun sudah sepakat untuk dipotong gajinya per anggota, dan sedang melihat sebesar berapa biaya yang diperlukan.

“Hari Rabu, 2 Mei 2018, DPRA akan membuat rapat terbatas antara pimpinan DPR Aceh dengan para ketua fraksi, ketua komisi, tambah ketua banleg, dan staf ahli DPR Aceh, untuk mendengarkan presentasi hasil telaahan yang telah dikaji oleh staf ahli hukum DPR Aceh,” kata ketua DPRA tersebut.

Muharuddin juga mengatakan, terkait dengan pergub APBA, sampai saat ini, eksekutif belum menyerahkan dokumen Pergub tersebut. Baginya, hal tersebut yang menjadi aneh, di satu sisi Gubernur Aceh mengharapkan dukungan dari DPR Aceh untuk mengawal secara ketat APBA itu sendiri. Tapi, di sisi lain sampai sekarang dokumen itu belum diserahkan itu satu.

“Kemudian, yang kedua bahwa Gubernur mengharapkan adanya pendampingan dan pengawasan yang ketat. Sehingga DPRA pun membentuk tim yang namanya Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap alokasi dana otonomi khusus dan bagi hasil migas,” katanya.

Namun hal yang menurutnya peraturan itu kurang tepat adalah, apakah gubernur dengan hanya mengalokasikan Rp.200 juta untuk pekerjaan satu tahun, gubernur mengharapkan DPRA harus bekerja melakukan fungsi pengawasan secara ketat, sedangkan di segi anggaran ini tidak didukung dengan dana yang cukup.

“Tidak konsisten antara harapan dan kenyataan, jika DPR Aceh harus bekerja dengan dana yang terbatas tersebut, sementara DPR Aceh juga membutuhkan biaya yang banyak untuk membiayai pariwara untuk menyampaikan perkembangan terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh DPR Aceh, dengan dana anggaran juga hanya Rp.200 juta, rasanya itu tidak akan bisa terwujud,” kata Muharuddin.

Muharuddin juga mengatakan, di DPR Aceh, tidak ada anggaran satu persen pun. Anggaran untuk pendampingan hukum tersebut telah dihapus, yang ada hanya di Biro Hukum Pemerintah Aceh. Apakah ini yang diharapkan oleh gubernur Aceh, untuk fungsi pengawasan tadi tapi tidak didukung oleh anggaran, anggarannya dipangkas sama sekali.

“Demikianlah kondisi DPRA hari ini yang harus diketahui oleh publik. Di samping hak bajetingnya hari ini dipangkas, direbut oleh eksekutif, tapi juga fungsi pengawasan hari ini yang tidak didukung dengan anggaran yang cukup. Dan malah dihapus sama sekali,” kata Ketua DPR Aceh.