BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berencana membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) penggunaan tambahan dana bagi hasil (TDB ) minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus.

Dalam surat keputusan pimpinan DPRA bernomor 2/PMP/ 2018 tentang pembentukan tim monitoring dan evaluasi penggunaan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus itu disampaikan bahwa dalam rangka pengawasan dan evaluasi penggunaan dana otsus dan tambahan dana bagi hasil migas sesuai dengan ketentuan pasal 16 qanun Aceh nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan qanun Aceh nomor 10 tahun 2016, maka tim ini perlu dibentuk.

Tim Monev ini merupakan salah satu alat kelengkapan dewan lainnya. Tim ini bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan TDBH migas dan otsus baik di provinsi maupun kabupaten/kota meliputi perencanaan, pengalokasian dan pelaksanaannya.

Melakukan koordinasi, konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan unsur Pemerintah Aceh, kabupaten/kota serta aparatur penegak hukum terhadap optimalisasi penggunaan dana tersebut.

Kemudian merumuskan draft rencana perubahan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian penggunaan TDBH minyak dan gas bumi serta dana otsus Aceh. Memberikan saran dan pendapat terhadap pengelolaan dana otsus baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Dan melakukan upaya optimalisasi dan eksistensi pemberlakuan TDBH minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otsus sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Dalam melaksanakan tugasnya, tim monev penggunaan TDBH ini memiliki kewenangan memanggil unsur Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota serta pihak lainnya untuk memberikan keterangan dan klarifikasi terhadap penggunaan TDBH minyak dan gas bumi dan dana otsus serta bertanggung jawab kepada pimpinan DPRA.

Surat keputusan yang diteken Ketua DPRA, Muharuddin tertanggal 12 Februari 2018 ini juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua Forbes DPR/DPD RI asal Aceh dan Gubernur Aceh.

Berdasarkan dari lampiran susunan personalia tim monev penggunaan TDBH migas dan dana otsus ini terbagi dari empat orang pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris dan 23 orang anggota.

Terkait surat keputusan ini, Ketua DPRA Muharuddin ketika dikonfirmasi, nomor telepon yang sering digunakan tidak aktif. Sementara Wakil Ketua II, Teuku Irwan Djohan tidak mengangkat teleponnya. Saat didatangi di ruang kerja, kedua pimpinan juga tidak sedang berada di tempat.

 

@ajnn