Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sedang menggodok Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Setelah qanun disahkan, rencananya bank konvensional di Aceh akan beralih ke bank syariah.

Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Abdullah Saleh, mengatakan, Qanun LKS yang sedang dibahas tersebut merupakan prakarsa dari Pemerintah Aceh. Pihaknya sudah menetapkan qanun tersebut menjadi prioritas pembahasan di tahun 2017.

“Qanun tersebut saat ini hampir rampung,” kata Abdullah saat dihubungi wartawan, Jumat (24/11/2017).

Menurutnya, setelah qanun disahkan, lembaga keuangan di Aceh harus mengacu pada ketentuan qanun. Pembahasan qanun tersebut, jelasnya, merupakan kebijakan lanjutan pengembangan pelakanaan syariat Islam di Aceh terutama di bidang ekonomi.

Sebelumnya, DPR Aceh juga sudah mengesahkan qanun tentang Bank Aceh Syariah. Untuk qanun yang sedang digodok sekarang, lanjutnya, merupakan kebijakan yang berkelanjutan. Di dalam Qanun LKS juga diatur tentang kebutuhan yang sifatnya non-syariah seperti bank devisa dan valuta asing.

Abdullah Saleh menambahkan, dalam qanun juga diatur termasuk untuk menampung lembaga yang non-syariah. Dia mencontohkan seperti masyarakat nonmuslim yang membutuhkan lembaga non-syariah. Untuk itu, keberadaan bank non-syariah tetap diberi kesempatan di Tanah Rencong.

“Tapi itu akan kita batasi hanya untuk sebatas kepentingan mereka. Yang muslim harus menggunakan lembaga syariah,” ungkap Abdullah.

Sebelum qanun disahkan, DPRA juga sudah menggelar rapat dengar pendapat dengan semua lembangan keuangan. Rapat itu digelar di Aceh dan di Jakarta. Mereka juga sudah berbicara dengan seluruh pimpinan perbankan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Jasa Keuangan lainnya.

“Mereka pada dasarnya mendukung. Bank nasional kan ada unit syariahnya di Aceh. Dengan kebijakan ini, mereka agar lebih eksis dengan syariahnya. Yang konvensional akan dihentikan,” ungkap Abdullah.(dtc)