JAKARTA – Pengamat politik hingga pengelola lembaga survei bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut dalam rangka memberikan masukan dan saran kepada Kepala Negara.

“(Pertemuan tadi) Lebih pada masukan pengamat politik junior dan senior (mengenai) apa aja kondisi terkini, problem yang harus diberesin yang sifatnya aktual atau sistem,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Menurut Yunarto, selama pertemuan Jokowi hanya menjawab pertanyaan pengamat politik dan pengurus lembaga. Sementara pengamat politik senior lebih banyak memberikan masukan terkait efektivitas hubungan lembaga parlemen dengan kepresidenan.

“Termasuk masalah masalah hoax. Jadi malah tidak ada stressing issue apa-apa,” sambung dia.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem), Titi Anggraini menambahkan dia menyampaikan tiga hal kepada Jokowi. Pertama terkait dengan perlidungan hak pilih warga negara untuk pilkada dan pemilu. Kedua tentang hak dipilihmantan koruptor di kontestasi pemilihan anggota legislatif.

“Berikutnya harus ada respons terkait penyimpanan KTP elektronik rusak dan cacat biar tidak menjadi spekulasi dan juga kontroversi yang melahirkan teori konspirasi menjelang pilkada dan pemilu,” lanjut Titi.

Masukan Politik

Direktur eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan dalam pertemuan pengelola lembaga survei memberikan pelbagai masukan kepada Jokowi. Ada yang memberikan masukan mengenai efektivitas pemerintahan daerah, ada juga persoalan partai politik.

Qodari memastikan, tidak ada pembahasan mengenai elektabilitas Jokowi jelang Pilpres selama pertemuan.

“Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada,” pungkasnya.

Sumber : liputan6.com