JAKARTA – Sekretaris Jendera (Sekjen) Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar meminta agar Pemerintah Pusat segera menyelesaikan segala regulasi terkait kekhususan Aceh. Sosok yang akrab disapa Abu Razak ini mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar realisasi perjanjian MoU Helsinki dan UUPA dapat sepenuhnya diwujudkan.

Hal ini disampaikan Abu Razak saat melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumulo di ruang kerjanya pada Rabu (21/3/2018). Adapun pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wali Nanggroe Aceh, Malek Mahmud Al-Haytar

“Kemarin pada pertemuan kemarin, kami sampaikan beberapa hal, terutama soal segala bentuk kewenangan dan kekhususan Aceh. Contohnya butir-butir perjanjian MoU Helsinki, turunan UUPA, ekonomi, stabilitas keamanan dan olahraga,” ujar Abu Razak via telepon seluler, Kamis (22/3/2018).

Abu Razak mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya meminta agar pertemuan rutin antara pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat terus dilakukan. Tujuannya agar segala permasalahan terhadap kekhususan Aceh yang masih mengganjal di pemerintah pusat bisa diselesaikan secara bijak. Dalam pertemuan itu, elit Partai Aceh ini juga menyayangkan keterlambatan pengesahan APBA 2018 yang secara langsung merugikan rakyat Aceh.

“Jadi untuk ke depan, komunikasi intens dengan Pemerintah Pusat akan terus kita tingkatkan. Dalam waktu dekat ini kita juga berencana akan menyampaikannya kepada presiden terkait segala regulasi ini. Dari sektor olahraga, Mualem selaku ketua KONI Aceh menyampaikan amanah kalau Aceh sudah siap menyambut dan menjadi tuan rumah PON 2024 nanti,” ujar Abu Razak lagi.