SUBULUSSALAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Subulussalam, mencatat angka statistik kemiskinan penduduk Kota Subulussalam tahun 2017 naik hingga 19,71 persen. Tidak menurun, namun jumlah penduduk miskin kembali bertambah atau mengalami peningkatan sekitar 0,14 poin dari sebelumnya yakni 19,57 persen pada tahun 2016.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Subulussalam, Tasdik Ilhamudin kepada pikiranmerdeka.co, Jumat (2/3) kemarin.

Jika dikonversikan, persentase angka kemiskinan tersebut tercatat sebanyak 14.990 jiwa pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 15.440 jiwa, artinya jumlah penduduk miskin naik sekitar 450 jiwa. Menurutnya, bukan hanya Subulussalam saja, tetapi, dilihat dari beberapa daerah-daerah lain di Aceh juga mengalami kenaikan angka termasuk Provinsi Aceh sendiri.

“Kenaikan angka kemiskinan di Kota Subulussalam tidak begitu berbeda dari daerah-daerah lain, seluruhnya secara melambat mengalami kenaikan termasuk Provinsi Aceh sendiri,” kata Tasdik.

Ia menjelaskan, bahwa kondisi angka kemiskinan dihitung berdasarkan toksi data makro yang berorientasi terhadap rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya penduduk Kota Subulussalam bahwa penduduk dengan pengeluaran rata-rata di bawah Rp. 237.370 per kapita per bulan itu dikategorikan miskin, atau bila diukur dengan kebutuhan kalori pada manusia sebanyak 2100 kkal per kapita per harinya.

“BPS memperoleh angka itu merujuk kepada hasil sensus sosial ekonomi nasional, dengan mengambil sample sebanyak 400 rumah tangga setiap tahunnya dari jumlah penduduk Kota Subulussalam. Untuk Subulussalam terdapat sebanyak 400 rumahtangga yang dijangkau setiap tahunnya oleh BPS untuk dijadikan sebagai sampel kegiatan sensus sosial ekonomi nasional,” jelas Tasdik.

Kemudian, hitungan angka kemiskinan berikutnya mengacu kepada data mikro yang bersumber dari data individu Program Keluarga Harapan (PKH) yang dirinci dari jumlah penerima beras sejahtera (Rastra) atau disebut juga beras miskin (Raskin) untuk wilayah Kota Subulussalam.

“Kalau mikro ini datanya sudah ada yaitu, mengacu kepada Basis Data Terpadu Nasional (BDTN) melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada langsung di bawah sekretariat Wakil Presiden,” terang Tasdik.

Bersandar dari data tersebut, maka Kota Subulussalam mendapat tempat di posisi kedelapan tertinggi garis kemiskinan di antara 23 kabupaten/kota se Aceh setelah, Semeulu dan Aceh Utara, sementara posisi pertama dipegang oleh Aceh Singkil, Gayo Lues, Aceh Pidie Jaya, Bener Meriah dan Aceh Barat.

Ketika ditanyakan pemicu naiknya angka kemiskinan tersebut, Tasdik mengaku tidak ada survei khusus mengenai hal itu. Diakuinya, BPS hanya mengukur garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran rumahtangga. “Jadi mengapa kemiskinan naik, kami tidak ada survei khusus itu. Maka kita tak bisa berspekulasi mengenai hal itu,” ungkap Tasdik.