LHOKSEUMAWE – Penyidik Tindak Pidana Kusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe menyatakan kalau berkas perkara kasus dugaan korupsi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Lhokseumawe dengan tersangka kepala dinasnya berinisal HM, telah lengkap (P21). Itu berarti, Kadisperindagkop Lhokseumawe tersebut akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengusut kasus dugaan korupsi di Disperindagkop setempat, terkait program fasilitasi pengembangan usaha kecil senilai Rp 745 juta yang bersumber dari APBK Kota Lhokseumawe tahun 2015. Pengusutan kasus ini sudah dimulai sejak akhir 2016 lalu.

Di mana, indikasi awal kalau pada bantuan berupa pengadaan kelontongan/sembako bagi 63 pelaku usaha tersebut, ada yang fiktif ataupun jumlah yang diteken penerima tidak sesuai dengan jumlah yang dia terima. Itu pun yang diterima pelaku usaha dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang seperti tertera dalam dokumen paket tersebut. Satu tahun kemudian atau pada Maret 2017, status kasus tersebut ditingkatkan menjadi penyidikan.

Maka, sejak saat itu pihak jaksa terus mengumpulkan barang bukti tambahan dan memeriksa sejumlah saksi, mulai dari penerima bantuan, pihak Disperindagkop, dan juga saksi ahli, dengan total saksi yang sudah dimintai keterangan sekitar 70 orang. Puncaknya, pihak jaksa pun menetapkan Kadisperindagkop Lhokseumawe berinisial HM sebagai tersangka dalam kasus ini. Di mana penetapan tersangka itu dilakukan karena pihak Kejari telah memiliki lebih dari dua barang bukti yang sah.

Sedangkan hasil audit BPKP, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 253.780.143. Usai dijadikan tersangka, maka pada Kamis (15/3) lalu, HM pun menjalani pemeriksaan pertamanya. Ternyata, setelah menjalani pemeriksaan sekitar lima jam, jaksa pun memutuskan untuk menahan HM di LP Klas II Lhokseumawe.

Kasi Pidsus Kejari Lhokseumawe, Saiful Amri kepada Serambi via telepon selular, Kamis (22/3), mengakui, kalau berkas perkara tersebut telah lengkap atau P-21. Sehingga pihaknya hanya tinggal memproses pelimpahan berkas itu ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh. “Kita akan upayakan secepatnya pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor, sehingga bisa langsung dilanjutkan dengan proses persidangan,” ujarnya singkat.