LHOKSEUMAWE – Sesuai jadwal yang telah ditentukan, Jumat (6/4) hari ini, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Lhokseumawe berinisial MR, akan menjalani pemeriksaan di Polres Lhokseumawe sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan ternak di pemerintah kota setempat. Di samping itu, dalam beberapa hari terakhir, polisi juga telah memintai keterangan sejumlah saksi tambahan.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha, Kamis (5/4), menjelaskan, setelah pada Selasa lalu polisi menetapkan MR sebagai tersangka ketiga dalam kasus dugaan korupsi ini, maka langsung melayangkan surat panggilan guna diperiksa sebagai tersangka. Sesuai jadwal, terang dia, MR akan dimintai keterangan pada Jumat pagi di Polres Lhokseumawe. “Kita tunggu saja besok (hari ini-red), apakah tersangka akan memenuhi panggilan kita atau tidak. Bila tidak hadir, kita akan layangkan surat panggilan kedua,” ujarnya.

Kecuali itu, Kasat Reskrim membeberkan, dalam beberapa hari terakhir, pihaknya juga telah memintai keterangan sejumlah saksi lagi, untuk kelengkapan berkas. “Saksi yang telah dimintai keterangan, ada dari unsur Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe dan ada juga dari pihak rekanan. Serta kini kita juga terus melengkapi dokumen yang masih dibutuhkan,” demikian AKP Budi Nasuha.

Untuk diketahui, Pemko Lhokseumawe melalui DKPP setempat memplot dana Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak, berupa lembu. Selanjutnya, lembu tersebut dibagikan kepada puluhan kelompok masyarakat di Kota Lhokseumawe. Namun, pada akhir tahun 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi, sehingga mulai melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan memintai keterangan para penerima manfaat, pihak rekanan, dan juga pihak dinas terkait. Serta meminta BPKP melakukan audit investigasi sehingga ditemukan data adanya dugaan kalau pengadaan sejumlah lembu adalah fiktif.

Berdasarkan fakta tersebut, maka pada pertengahan Juni 2017 lalu, penyidik pun meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali terhadap ratusan orang saksi, baik itu penerima manfaat, rekanan, pihak dinas, dan saksi ahli, di samping meminta audit menyeluruh dari pihak BPKP. Hasil audit diketahui kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 8,168 miliar.

Pada pertengahan Desember 2017, penyidik pun menetapkan dua orang tersangka, yakni DH (47) sebagai Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan IM (43) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Lalu, pada Selasa kemarin, polisi kembali menetapkan tersangka baru, yakni Kepala DKPP berinisial MR.