ACEH TIMUR – Proses rekrutmen anggota Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) saat ini sedang berlangsung di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur.

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur Iskandar A. Gani pada Jumat 16 Februari 2018 menjelaskan terkait Larangan bagi perangkat desa yang mendaftarkan diri sebagai anggota PPK dan PPS pada pelaksanaan Pileg 2019 mendatang.

Iskandar menjelaskan peraturan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang pemerintahan desa, melarang perangkat desa, mulai dari Kades, Sekdes, Kaur dan kadus hingga yang lainnya mulai dari atasan hingga bawahannya, semua tidak boleh.

“Bahkan larangan tersebut sudah dijelaskan, Aparatur pemerintahan desa dilarang merangkap jabatan, bila aparat desa telibat dalam anggota PPK-PPS, Berarti masuk ke dalam katagori Rangkap jabatan,Maka tidak di bolehkan,” terang Iskandar

Sementara itu untuk PNS, Iskandar mengatakan, secara aturan dibolehkan menjadi anggota PPK dan PPS, namun diminta untuk berkoordinasi dengan atasannya, Sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari,

“PNS yang terlibat sebagai anggota PPK dan PPS diwajibkan untuk mendapatkan izin tertulis dari atasan masing-masing,” pungkas Iskandar A Gani

Pantauan Lintasnasional.com pendaftar PPK dan PPS di kantor KIP Aceh Timur membludak, animo masyarakat Aceh Timur sangat tinggi, mungkin disebabkan karena tingginya angka pengangguran di Kabupaten Aceh Timur