LHOKSEUMAWE – Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Transparansi Aceh (LSM MaTA) meminta kepada Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya untuk segera mencopot jabatan MR sebagai Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) setempat, setelah dia telah resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh pihak kepolisian.

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, pencopotan Kepala DKPP itu penting untuk membuktikan ke publik, kalau Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe tidak pernah memberikan toleransi sedikit pun terhadap pejabat yang tersandung kasus dugaan korupsi. “Di samping juga dalam upaya menjaga agar tata kelola pemerintah di dinas terkait tetap lancar,” ujar Alfian, Rabu (4/4).

Dia menyebutkan, kasus dugaan korupsi pada pengadaan ternak merupakan kasus yang kerugian negaranya terbesar dalam 10 tahun terakhir di Kota Lhokseumawe, dengan angka mencapai Rp 8 miliar lebih. Karenanya, tukas dia, pihaknya tetap mengharapkan agar kepolisian untuk bisa terus mengembangkan kasus ini. “Terutama untuk menelusuri secara mendalam kemana saja aliran dana, sehingga kerugian negara bisa mencapai delapan miliar Rupiah lebih tersebut,” ulasnya.

Di sisi lain, Alfian memberikan apresiasi kepada Polres Lhokseumawe dengan telah menetapkan Kepala DKPP Lhokseumawe sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan ternak. “Kita juga mengharapkan agar polisi segera menahan kepala dinas tersebut. Ini juga penting dalam upaya memperlancar proses penyidikan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kasus korupsi ini bermula saat Pemko Lhokseumawe melalui DKPP setempat memplot dana sebesar Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak, berupa lembu. Selanjutnya, lembu tersebut dibagikan kepada puluhan kelompok masyarakat di Kota Lhokseumawe. Namun, pada akhir tahun 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi dalam program itu, sehingga mulai melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan memintai keterangan para penerima manfaat, pihak rekanan, dan juga pihak dinas terkait. Serta meminta BPKP melakukan audit investigasi sehingga ditemukan data adanya dugaan kalau pengadaan sejumlah lembu itu adalah fiktif.

Berdasarkan fakta ini, maka pada pertengahan Juni 2017 lalu, penyidik pun meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap ratusan saksi, baik itu penerima manfaat, rekanan, pihak dinas, dan saksi ahli, serta meminta audit menyeluruh dari pihak BPKP. Sehingga hasil audit BPKP diketahui kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 8,168 miliar.

Selanjutnya, pada pertengan Desember 2017, penyidik pun menetapkan dua orang tersangka, yakni DH (47) sebagai Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan IM (43) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Lalu, pada Selasa (3/4) kemarin, polisi kembali menetapkan tersangka baru, yakni Kepala DKPP berinisial MR.

Sementara itu, Sekdako Lhokseumawe, Bukhari AKS mengakui, kalau pihaknya sudah mengetahui kalau Kepala DKPP Lhokseumawe sudah dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Namun, diakuinya, pihaknya sejauh ini belum bisa bersikap apa pun terhadap jabatan MR selaku kepala dinas.

“Kita lihat dulu dalam sepekan ini setelah MR diperiksa polisi. Setelah itu, baru kita akan mengambil kesimpulan dan langkah apa yang akan kita lakukan terhadap jabatan dia,” demikian Bukhari AKS