BANDA ACEH – Jumlah desa di Aceh yang belum menerima penyaluran dana desa tahap I sebesar 20 persen dari pagu yang akan diterima pada tahun 2018 ini mencapai 6.067 desa.

Menurut informasi dari BPM Aceh, masalahnya pertama banyak desa belum membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana desa tahun 2017.

Kemudian banyak Kabupaten/Kota yang belum menetapkan peraturan bupati/peraturan wali kota mengenai pembagian dana desa 2018 per desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Prof Dr Amhar Abubakar MS yang dimintai penjelasannya terkait masalah mengatakan, jumlah desa di Aceh yang terdaftar untuk menerima dana desa 2018 mencapai 6.497 desa.

Dari jumlah itu, menurut Laporan Dinas BPM Kabupaten/Kota dan Pengawas Penyaluran Dana Desa di Kabupaten/Kota, yang telah menerima dana desa baru 430 desa, tersebar di lima Kabupaten/Kota.

Ini artinya, yang belum menerima masih sangat banyak mencapai 6.074 desa lagi.

Lima kabupaten yang telah menyalurkan dana desanya, yaitu pertama, Nagan Raya, telah menyalurkan seluruh pagu dana desa tahap I nya senilai Rp 31,7 miliar kepada 222 penerima dana desa.

Kedua, Kabupaten Bireuen baru sebagian menyalurkan dana desa tahap I nya, senilai Rp 15,9 miliar kepada 115 desa dari 609 penerima dana desa di daerah tersebut.

Ketiga, Kabupaten Aceh Besar baru menyalurkan Rp 9,2 miliar kepada 71 desa dari 604 penerima dana desanya.

Keempat kabupaten Aceh Barat baru menyalurkan Rp 2,7 miliar kepada 20 desa dari 322 penerima dana desa.

Kelima Kota Lhokseumawe baru menyalurkan Rp 313,3 juta kepada 2 desa dari 68 penerima dana desa.

Kenapa kabupaten/kota yang telah menarik dana desa tahap I nya dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) nya tapi belum menyalurkan kepada seluruh desa penerima dana desa.

Menurut Amhar Abubakar, salah satu penyebabnya, karena desa yang bersangkutan belum membuat dan melaporkan penggunaan dana desa tahun 2017 dan belum membuat APBDes 2018.

Untuk dua masalah itu, kata Amhar Abubakar, pihaknya minta kepada 1836 orang pendamping dana desa yang ada di desa-desa di Aceh, untuk membantu membuat laporan pertanggungjawaban dana desa 2017 dan menyusun program APBDes 2018 nya.

“Karena, kalau dua hal itu tidak dibuat dan dilaporkan, desa yang bersangkutan tidak bisa menerima dana desa 2018, baik tahap I sebesar 20 persen, maupun tahap II dan III, masing-masing sebesar 40 persen,” ujarnya.

Sedangkan kepada daerah yang belum menyalurkan sedikit pun dana desa 2018, Amhar Abubakar meminta bupati/walikotanya proaktif  bersama Kepala Dinas PMG nya.

Untuk segera menyelesaikan masalah yang ada, agar penarikan dana desa tahap I nya dari KPN untuk disalurkan ke desa-desa bisa dilakukan dalam bulan April ini.

“Hasil pengecekan kami di KPN, realisasi dana desa tahap I sampai April ini sangat rendah, baru sebesar 9,8 persen, atau senilai Rp 59,9 miliar dari pagu tahap I Rp 610,9 miliar,” ujar Amhar Abubakar