Banda Aceh – Sawah memiliki arti penting bagi masyarakat agraris di Aceh sebagai tempat bercocok bahan pangan pokok yaitu padi untuk kebutuhan sehari hari maupun untuk dijual kembali.

Tetapi pergerakan pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk, dan pembukaan pemukiman baru dan pemekaran wilayah menyebabkan keberadaan lahan persawahan mulai terancam.

Kabid Tanaman Pangan Mukhlis SP, MA kepada aceHTrend, Selasa (9/1/2018) mengatakan, setiap tahun ada sekitar 10 % lahan sawah produktif di Aceh hilang akibat alih fungsi lahan seperti pembangunan kantor pemerintahan dan perumahan warga.

“Ini menjadi masalah bagi kita, salah satu permasalahan yang sangat nyata adalah terancamnya keberadaan tanaman padi akibat makin maraknya alih fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan pembangunan. Seperti pembangunan permukiman penduduk, pertokoan, dan perkantoran terutama di daerah yang baru dimekarkan dari kabupaten induk” ujar Mukhlis, usai mengadakan rapat koordinasi dengan perwakilan Dirjen Tanaman Pangan, dan sejumlah Kepala Dinas (Kadis) Pertanian se Aceh, di Aula Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Banda Aceh.

“Di beberapa daerah misalnya kawasan ibukota Nagan Raya Suka Makmue, sekarang sudah banyak lahan sawah yang beralih fungsi menjadi perumahan warga, pertokoan karena dekat dengan ibu kota kabupaten. Begitu juga di Aceh Besar bahkan di wilayah Aceh Selatan ada lahan beralih fungsi menjadi lahan kebun,” katanya.

Dulu pada era tahun 80-an Nagan Raya menjadi daerah sentra penghasil beras terbesar di Aceh. Daerah itu sudah pernah dikunjungi oleh Presiden Soeharto dalam program Makmue Nanggroe pada tahun 1985, karena keberhasilan pertanian padi. Menurut Mukhlis, hal yang sama juga terjadi di wilayah Timur dan utara provinsi Aceh. Sebagai contoh komplek perkantoran kabupaten Pidie Jaya dan Aceh timur juga dibangun di areal pertanian padi atau pertanian.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bekerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi termasuk TNI melakukan langkah program sawah baru di sejumlah kabupaten di Aceh. Pada tahun 2016 lalu berkerjasama dengan TNI, Dinas Pertanian telah mencetak seluas 2.500 hektare sawah baru, sedangkan 2017 mereka juga membuka 5.000 hektare sawah.

Menurut Mukhlis dirinya optimis, apabila program cetak sawah baru ini sukses, maka akan terjadi penambahan jumlah luas sawah di Aceh. (atc)