BANDA ACEH – Tiga Terdakwa kasus korupsi pengadaan dan penanaman pohon pada Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Pertamanan (KLHP) Pidie Jaya tahun anggaran 2014, divonis di atas empat tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korusi Banda Aceh.

Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Basuki Sukardjono melalui Kasi Pidsus Abdul Kahar, mengatakan hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh hari ini telah memutus perkara dengan amar putusan perkara Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN BNA, atas nama terdakwa Sofyan Bin Mansur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan dan penanaman pohon di Dinas KLHP Pidie Jaya tahun anggaran 2014.

“Sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tebtang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana,” katanya.

Dikatakannya, hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh memvonis mantan Kadis KLHP Pidie Jaya itu lima tahun enam bulan penjara, dan denda Rp 200 juta subsidair dua bulan kurungan.

“Barang bukti uang sejumlah Rp 14.745.455, dan uang sejumlah Rp 12.200.000, dirampas untuk negara,” jelasnya.

Sementara putusan perkara Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN BNA atas nama terdakwa Husna Binti M Husin dan Jailani Bin M Husin juga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada kasus yang sama.

Keduanya, lanjut Abdul Kahar, masing-masing divonis empat tahun penjara untuk terdakwa Husna Binti M Husin, dan enam tahun penjara kepada Jailani Bin M Husin. Dengan denda Rp 200 juta subsidair dua bulan kurungan.

Abdul Kahar menambahkan, untuk terdakwa Jailani Bin M Husin diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 227.298.300 kepada negara, dengan limit waktu satu bulan setelah pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Jika dalam rentang waktu yang telah ditetapkan terdakwa Jailani tidak dapat membayar uang penganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti itu. Namun jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun,” sebut Kasi Pidsus Kejari Pidie Jaya itu.

Terhadap putusan Hakim Pengadilan Tipikor tersebut, sambung Abdul Kahar, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya menyatakan pikir-pikir.