Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Wali Kota Lhokseumawe membatalkan penambahan dana perjalanan dinas yang dialokasikan dalam Rancangan Perubahan APBK 2017. Besarnya alokasi dana perjalanan dinas di bawah Sekretariat Daerah (Setda) dan Sekretariat DPRK Lhokseumawe dalam Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas dna Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018, menurut MaTA, juga mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Pemko dan DPRK Lhokseumawe seharusnya melakukan penghematan anggaran rutin dan operasional, termasuk dana perjalanan dinas, karena kota ini masih punya utang yang cukup besar kepada pihak ketiga. Seharusnya dana perjalanan dinas dikurangi, bukan malah ditambah,” ujar Koordinator MaTA Alfian kepada portalsatu.com lewat telepon seluler, Jumat, 24 November 2017, sore.

Alfian menyampaikan itu terkait membengkaknya alokasi dana perjalanan dinas di bawah setda dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penjabaran Perubahan APBK Tahun Anggaran 2017. Alokasi dana perjalanan dinas untuk wali kota, wakil wali kota dan para pejabat di Setda Lhokseumawe dalam Rancangan Perwal tentang Pejabaran P-APBK 2017 itu mencapai Rp2,32 miliar, bertambah Rp950 juta dari sebelum perubahan (alokasi dalam APBK murni 2017), yaitu Rp1,37 miliar.

Dana perjalanan dinas di bawah Setda Lhokseumawe yang dialokasikan dalam KUA dan PPAS 2018 juga mencapai Rp2,3 miliar. Sedangkan dana perjalanan dinas untuk anggota DPRK dan pejabat/staf di Setwan Lhokseumawe senilai Rp1,6 miliar lebih, sama seperti alokasi dalam APBK 2017. Namun, terjadi peningkatan alokasi dana untuk sejumlah kegiatan lainnya di bawah setwan.

“Penambahan dana perjalanan dinas untuk wali kota, wakil wali kota dan pejabat di Setda Lhokseumawe dalam Rancangan Perubahan APBK 2017 itu harus dibatalkan. Begitu juga dana yang dialokasikan dalam KUA PPAS 2018, Rp2,3 miliar itu cukup besar, sehingga harus dipangkas dan dirasionalkan secara maksimal untuk dapat dialihkan kepada kegiatan yang menyangkut kepentingan rakyat. Dana perjalanan dinas untuk dewan Rp1,6 miliar itu juga masih tergolong besar, seharusnya dirasionalkan lagi sesuai kondisi keuangan daerah,” kata Alfian.

Alfian menegaskan, patut dipertanyakan komitmen Wali Kota dan DPRK Lhokseumawe jika tetap bersikeras mempertahankan alokasi dana perjalanan dinas dalam Rancangan P-APBK 2017 dan KUA PPAS 2018. “Patut diduga terjadi “politik anggaran” antara Pemko dan DPRK, karena dana perjalanan dinas di bawah setda membengkak, dan dana untuk kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan reses dewan bertambah,” ujarnya.

“Kondisi itu menunjukkan, Pemko dan DPRK Lhokseumawe tidak punya komitmen untuk menghemat anggaran. Mereka bicara kepada media bahwa sudah melakukan “ikat pinggang” terkait anggaran 2017. Padahal, yang terjadi, dana publik dipangkas, sedangkan untuk mereka seperti dana perjalanan dinas ditambah, saat pemko masih banyak utang. Pola-pola seperti ini harus segera dihentikan,” kata Alfian.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, mengklaim pihaknya sudah melakukan penghematan anggaran di tahun 2017. Langkah itu juga akan dilakukan pada 2018. Diakuinya, penghematan itu dilakukan agar sebagian anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk membayar utang 2016 kepada pihak ketiga.

“Memang sudah terlalu hemat, mungkin “ikat pinggang”. Hampir semua kegiatan kita kurangi, dan kegiatan dari dinas lebih berkurang, dan ada yang kita tiadakan yang memang tidak urgen. Pokoknya tahun 2017 ini memang benar-benar hemat,” ujar Suaidi didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Lhokseumawe, Azwar, menjawab portalsatu.com usai rapat paripurna istimewa DPRK Lhokseumawe tentang penandatanganan MoU KUPA dan PPASP 2017, Selasa, 21 November 2017, tengah malam.

Disinggung bahwa dalam Rancangan KUA PPAS Lhokseumawe 2018—yang juga sudah diteken MoU oleh wali kota dan DPRK—dana perjalanan dinas di bawah setda meningkat dibandingkan alokasi pada APBK murni 2017. Suaidi mengatakan, “Kita sebenarnya kalau akhir tahun, sebenarnya perjalanan dinas kita, ya, cukup banyak karena kita mau selesaikan masalah DAK, masalah Otsus. Maka perjalanan dinas lebih banyak, ya, kan. Tapi karena kita dengan anggarannya yang minim, ya, kita sesuaikan, kalau ada acara lima, ya, kita pergi dua”.

Ditemui terpisah usai rapat paripurna istimewa tentang penandatanganan MoU KUPA dan PPASP 2017, Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe Suryadi pun ikut mengklaim cukup banyak penghematan anggaran tahun ini.

Data diperoleh portalsatu.com, Jumat, 24 November 2017, dalam buku Rancangan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penjabaran P-APBK 2017, rincian alokasi dana perjalanan dinas luar daerah wali kota beserta ADC, pamtup dan sopir Rp600 juta (bertambah Rp200 juta dari alokasi dalam APBK murni 2017 Rp400 juta), wakil wali kota beserta ADC, pamtup dan sopir Rp450 juta (bertambah Rp150 juta dari sebelumnya Rp300 juta), dan (para pejabat di bawah) setda Rp1,27 miliar (bertambah Rp600 juta dari sebelumnya Rp670 juta).

Adapun alokasi dana rapat-rapat konsultasi ke luar daerah (dana perjalanan dinas DPRK dan pejabat di Sekretariat DPRK/Setwan) yang ditempatkan di bawah Setwan Lhokseumawe, dalam Rancangan Perwal tentang Penjabaran P-APBK 2017, pagunya sama seperti pada APBK murni 2017, yakni Rp1,62 miliar lebih. Begitu pula dana untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRK, tidak berubah, yaitu tetap sesuai alokasi dalam APBK murni Rp443 juta.

Akan tetapi, anggaran di bawah Setwan Lhokseumawe, terjadi peningkatan untuk sejumlah kegiatan lainnya. Dalam Rancangan Perwal tentang Penjabaran P-APBK 2017, dana rapat-rapat alat kelengkapan dewan mencapai Rp1,058 miliar, bertambah Rp600 juta dari alokasi pada APBK murni, yaitu Rp458,76 juta. Berikutnya, kegiatan reses dewan senilai Rp1,18 miliar, bertambah Rp390,62 juta lebih dari alokasi dalam APBK murni 2017 Rp794,25 juta, dan pembahasan rancangan peraturan daerah Rp572,15 juta, bertambah Rp175 juta dari alokasi pada APBK murni Rp397,15 juta.(psc).