Dalam rangka seleksi calon pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh secara terbuka, Gubernur Irwandi Yusuf telah membentuk Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Aceh yang berjumlah 9 orang.

‎Anggota tim pansel yang diketuai Setia Budi, diantaranya salah satu yang ditunjuk yakni mantan Sekda Aceh, Husni Bahri TOB. ‎Penunjukan dirinya sebagai salah satu anggota pansel, telah menunjukkan bahwa tim pansel belum sepenuhnya bersih dan teruji integritasnya.

‎Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan, Husni Bahri hingga kini masih berstatus sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan dana migas pada Dina Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) tahun 2010 yang ditetapkan tim penyidik Kejati Aceh pada Februari 2017 lalu.

‎”Seharusnya individu yang terlibat dalam rekrutmen dan seleksi pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh harus orang-orang yang memiliki rekam jejak yang baik dan teruji integritasnya,” ujarnya, saat dikonfirmasi Selasa (21/11/2017).

‎Dijelaskan, selain itu, panitia pelaksana harus memiliki kapasitas dan kapabilitas baik. Mereka juga harus punya integritas yang bebas dari rekam jejak bermasalah, baik secara hukum maupun sosial. Oleh karenanya, pihaknya mendesak gubernur agar membatalkan anggota tim pansel calon pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh yang masih berstatus sebagai tersangka kasus korupsi ini.

“‎Bagaimana mengharapkan akan lahir pejabat yang bersih kalau tim seleksinya ada yang sebagai tersangka kasus korupsi. Patut dipertanyakan komitmen Gubernur Aceh dalam melahirkan birokrasi bersih. Karena, sejatinya tim seleksi harus memiliki rekam jejak bersih, integritas bagus, punya kapasitas, tidak memiliki rekam jejak bermasalah dan bermental antikorupsi,” jelas Alfian.

‎Kalau saja, sambungnya, anggota tim pansel berstatus tersangka korupsi tidak dibatalkan gubernur, maka kabinet kerja yang dilahirkan tim pansel patut diragukan integritas dan mental antikorupsinya oleh publik.

“Jika dari personal anggota tim pansel saja ada yang bermasalah, maka harapan melahirkan pejabat baru yang mampu membangun birokrasi yang baik dan bersih menjadi sulit dicapai,” tambah Alfian.