BANDA ACEH  – Massa buruh dari Aliansi Buruh Aceh (ABA) menggelar aksi memperingati May Day di depan Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. Sebagian massa terlihat mengenakan kaus #2019GantiPresiden.

Aksi yang diikuti buruh dari berbagai organisasi itu berlangsung sejak pagi, Selasa (1/5/2018). Massa membawa sejumlah spanduk dan poster serta berorasi secara bergantian. Massa juga sempat berdoa bersama sambil duduk di jalan raya.
Dalam aksi itu, sebagian buruh menggunakan kaus dengan tulisan #2019GantiPresiden. Ada dua warna kaus tersebut, yaitu putih dan hitam. Pada lengan baju putih berles biru, terdapat logo Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Massa meminta peraturan tentang ketenagakerjaan di Aceh segera dituangkan dalam peraturan gubernur. Hal ini agar pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 itu dapat berjalan.

Ketua Aliansi Buruh Aceh Syaiful Mar mengatakan, sejak 10 tahun terakhir, kenaikan upah buruh jauh dari kebutuhan hidup layak. Para buruh dituntut bekerja produktif tapi masih banyak buruh yang digaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh.

“Hari ini masih ada pekerja dibayar di bawah standar di antaranya mulai dari 500 hingga 1 juta. Bagaimana rakyat Aceh bisa sejahtera sementara kinerja dituntut lebih dari apa yang diberikan,” kata Syaiful.

Menurutnya, politik upah murah saat ini dilanggengkan melalui PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan serta politik perbudakan modern dilanggengkan dengan praktik sistem kerja outsourcingdan sistem kerja kontrak yang tidak sesuai undang-undang. Adanya Qanun No 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan belum dapat diimplementasikan secara efektif karena belum didukung dengan aturan teknis berupa pembentukan peraturan gubernur.

“Melalui skema politik upah murah yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, buruh pun tidak terhindarkan dari pembatasan hak berunding dan penerapan upah murah,” jelas Syaiful.

Pemberangusan hak-hak berserikat di kalangan buruh dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dinilainya merupakan bentuk pengabaian terhadap regulasi pemerintah dan lemahnya perlindungan pemerintah terhadap pekerja/buruh di Aceh. Terbatasnya kesempatan kerja juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk menjamin terwujudnya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur.

“Bukan malah memberikan kebebasan dan kelonggaran bagi tenaga kerja asing (TKA) apalagi yang tidak punya keahlian untuk bekerja di Indonesia berupa Peraturan presiden yang merugikan hak pekerja lokal,” ungkap Syaiful