SG – Israel kemarin mengumumkan larangan masuk bagi pelancong berpaspor Indonesia sebagai bentuk balasan atas keputusan pemerintah Indonesia yang menangguhkan visa warga Negeri Bintang Daud setelah terjadi pembantaian terhadap warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza pekan lalu.

Saling berbalas larangan antar kedua negara ini kian membuat hubungan kedua negara menegang meski antara Indonesia dan Israel tidak ada hubungan diplomatik resmi.

Menengok ke belakang, peristiwa ribut-ribut soal visa ini sebetulnya pernah juga terjadi pada 2015 silam.

Atlet bulu tangkis Israel Misha Zilberman pada saat itu mengaku kesal karena dia tidak kunjung mendapat visa dari Indonesia untuk bertanding dalam kejuaraan Dunia Bulu Tangkis TOTAL BWF Championship 2015 yang berlangsung di Istora, Jakarta10-16 Agustus 2015.

Pemain 26 tahun yang pernah mewakili Israel pada Olimpiade 2012 itu mengatakan dalam laman Facebooknya, “Setelah berkirim surat selama setengah tahun dan saya sudah menyerahkan semua dokumen yang diminta dan setelah saya sampai di Singapura!! Mereka bilang tidak. Federasi Bulu Tangkis Dunia tahu soal ini tapi tidak menolong.”

Surat kabar Haaretz kala itu menulis, untuk mendapatkan visa dari Indonesia, orang Israel harus mendaftar lewat Bangkok atau Singapura serta menyerahkan surat sponsor dari pejabat Indonesia.

Padahal Zilberman mengatakan dia sudah mengajukan visa sejak enam bulan sebelumnya. Organisasi Kongres Yahudi Sedunia menyatakan Indonesia secara tidak adil sudah mencampuradukkan politik dan olahraga.

Menanggapi masalah atlet badminton Israel itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi waktu itu menganggap hal tersebut bukan masalah besar, apalagi jika dianggap ada tekanan dari Komunitas Yahudi Internasional. Pasalnya penyelenggara acara di Istora Senayan itu bukan pemerintah, melainkan Federasi Badminton Dunia (BWF) bekerja sama dengan PBSI.

“Kalau event bilateral itu diselenggarakan oleh Indonesia, maka negara-negara yang tak ada hubungan diplomatik dengan kita tidak akan kita undang, namun ini bukan Indonesia penyelenggaranya. Indonesia hanya tempat saja,” ucap Menlu Retno.

Di detik-detik akhir, Misha Zilberman (26), akhirnya mendapat visa dari otoritas imigrasi Indonesia. Pemain badminton asal Israel ini bisa berpartisipasi dalam turnamen Total BWF Championship yang digelar di Istora Senayan, Jakarta.

Masih pada 2015, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya saat itu, Rizal Ramli menegaskan mencoret Israel dari daftar negara yang diusulkan menerima fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia. Hal ini dilakukan karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.

Di tahun 1953, Presiden Soekarno juga pernah melarang pemberian visa bagi orang Israel dengan alasan Indonesia mendukung gerakan perjuangan bangsa Arab melawan Israel yang menjajah Palestina.

Meski Indonesia dan Israel tidak punya hubungan diplomatik namun kedua negara selama ini sudah menjalin kerja sama ekonomi.

Pada 2015 Kementerian Ekonomi Israel melaporkan ada peningkatan signifikan kerja sama perdagangan antar kedua negara sebesar sekitar USD 500 juta per tahun. Produk ekspor Indonesia ke Israel terutama adalah plastik, kayu, tekstil, minyak sawit, batu bara.

Turis Israel bisa ke Indonesia dengan visa sementara atau visa bisnis.
Setiap tahun ribuan muslim, termasuk dari Indonesia mengunjungi masjid Al-Aqsa dengan visa khusus. Begitu pula para turis wisata rohani dari Indonesia yang sering mengunjungi Yerusalem.

Menanggapi pelarangan Israel ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kemarin menyesalkan keputusan Negeri Zionis. Apalagi di sana ada kota suci banyak umat beragama.

“Ya karena kalau kota-kota suci itu milik bersama sebenarnya. Mestinya tidak boleh ada larangan untuk mengunjungi tempat suci karena itu menjadi konsen semua umat beragama,” tegas Menteri Agama di Istana Negara, Rabu (30/5).

Sebagai kota suci, Yerusalem banyak dikunjungi warga Indonesia untuk beribadat. Seharusnya Israel memahami ini. Sehingga tidak sepatunya Israel melarang umat beragama untuk mengunjungi kota suci.

“Oleh karenanya agar Israel juga bisa memahami hal ini, jadi larangan itu mestinya tidak terkena pada kota-kota suci yang menjadi milik warga dunia. Karena setiap penduduk dunia mestinya punya hak yang sama untuk mengunjungi tempat-tempat suci,” jelasnya.

Sumber: merdeka.com