ACEH UTARA – Pembahasan Rancangan APBK 2018 Aceh Utara hingga kini belum tuntas. Salah satu pembahasan penting antara Pemkab dan DPRK yaitu terkait sisa utang pihak ketiga yang mencapai angka Rp 73,389 miliar lebih.

“Masih dibahas bersama dewan. Prinsipnya tetap memprioritaskan hasil evaluasi gubernur terhadap rancangan qanun APBK 2018,” ujar Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, Selasa, (6/3).

Bupati menambahkan, salah satu prioritas dalam APBK tahun ini adalah membayar sisa utang belanja pada pihak ketiga.

“Setelah kita sepakati, tidak ada jalan keluar lain akibat defisit anggaran. Maka sisa utang tahun 2017 harus dituntaskan terlebih dahulu, baru diikuti program usulan 2018. Hal ini juga sesuai dengan arahan dan evaluasi gubernur,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DPKKD Aceh Utara Muhammad Nasir menambahkan, selain membayar belanja utang tahun lalu senilai Rp 73,389 miliar lebih, ada beberapa prioritas lain dalam evaluasi gubernur seperti rapel gaji PNS senilai Rp 3,478 miliar lebih, pembayaran ADG dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan III dan IV Rp 61,584 miliar lebih, serta sisa (carry over) tambahan penghasilan guru PNSD Rp7,460 miliar lebih.

“Tim Anggaran Kabupaten masih mendiskusikan hal tersebut. Termasuk juga beberapa item lainnya yang masuk dalam prioritas hasil evaluasi gubernur. sisa Surat Perintah Membayar (SPM) yang belum dibayarkan tahun 2017 juga telah diverifikasi oleh Inspektorat” sebutnya.

Sebagaimana diketahui, meski telah beberapa kali dijadwalkan rapat antara Tim Anggaran Kabupaten dan Badan Anggaran DPRK, rancangan qanun APBK Aceh Utara tahun 2018 hingga kini belum selesai dibahas dan ditetapkan.