BANDA ACEH— Pembebasan para pelaku prostitusi online oleh pihak berwajib telah melukai hati masyarakat Aceh.

Salah satunya, Ketua PB RTA Aceh Tgk Muslem Hamdani, MA sangat menyesali tindakan ini. Menurutnya jika pun KUHP tidak bisa menjerat para pelaku namun di Aceh memiliki Qanun.

“Aceh punya kekususan di bidang ke agamaan, qanun aceh no 6 tahun 2014 sangat jelas membahas tentang jarimah perzinaan kenapa kita tidak mengambil qanun tersebut, bukan kah Aceh daerah otonomi kusus,” tegas Muslem, Sabtu 7 April 2018.

Karena menurutnya, jika kasus ini tidak di jerat hukum dikhawatirkan kedepan PSK akan menjadi komonitas yang meraja- lela di bumi syariat.

“Mereka akan membuat sebuah komunitas supaya aman dari hukum, karena dengan ada mucikari mereka selalu di anggap sebagai korban,” katanya.

Padahal pengakuan mucikari, Kata Muslem mereka sendiri yang meminta untuk di cari pelanggan.

“Jadi masuk dalam unsur kemauan bukan korban, maka RTA mengecam dan akan melakukan aksi jika persoalan ini tidak di bawa keranah hukum,” tegasnya.