Banda Aceh – Pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada mendorong Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk segera merealisasikan Pergub APBA 2018, karena terkait langsung dengan pelayanan publik yang mulai stagnan (tetap/tidak bergerak).

“Pemerintah Aceh mesti pro aktif berkoordinasi dengan Kemendagri agar Pergub APBA 2018 segera dapat diwujudkan karena kebutuhannya sangat mendesak,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Selasa (6/3).

Ia mencontohkan gangguan pelayanan publik akibat macetnya APBA 2018, yakni sebanyak 25 unit bus Trans Kutaradja terpaksa berhenti beroperasi saat ini.

“Gangguan operasional transportasi publik Trans Kutaradja adalah bukti APBA berimbas langsung pada hajat hidup orang banyak,” kata Dosen FISIP Unsyiah ini.

Contoh lain, sambung Aryos, terganggunya jadwal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang terpaksa bergeser dari Maret ke April 2018.

Aryos juga menambahkan, jika kondisi ini berlanjut dampaknya terus merembes pada gairah pasar dan gangguan perekonomian rakyat. Gangguan operasional birokrasi juga berdampak pada pelayanan publik secara umum.

“Birokrasi macet maka pelayanan publik terhenti,” tukas Aryos.

Terakhir, ia pun menyarankan perlunya perhatian institusi terkait untuk melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran APBA yang disahkan dengan Pergub itu.

“Pihak kejaksaan, misalnya, perlu memaksimalisasi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mencegah kebocoran anggaran APBA 2018,” demikian Aryos.