ACEH UTARA – Pemilihan Geuchik Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, yang di laksanakan oleh Pelaksana Pemilihan Geuchik (P2G), Kamis (3/4) disinyalir sarat masalah, dan cacat secara Hukum. Pasalnya warga menganggap berkas pencalonan salah satu kandidat tidak sah, karena diduga memberikan keterangan palsu saat pengurusan surat keterangan pengganti Ijazah.

Masran salah seorang kandidat Geuchik Gampong Tanoh Anoe nomor urut 1, dalam rilis yang dikirim ke redaksi sumugah.com mengungkapkan, surat keterangan pengganti Ijazah yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara kepada saudara Amiruddin yang telah ditetapkan sebagai calon Geuchik Tanoh Anoe Nomor Urut 2 itu, sangat tidak beralasan, karena saudara Amiruddin tidak pernah menamatkan sekolah menengah pertama dan tidak pernah memiliki Ijazah.

“Karena didalam surat pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, dan merupakan salah satu syarat gimana dapat mencalonkan diri sebagai Geushik Gampong, tidak tercantum nomor seri Ijazah, Nilai Ijazah, serta Nomor Induk Siswa,” kata Masran.

Masran juga menyebutkan, terkait Surat Pengganti Ijazah terdapat yang dikeluarkan oleh kepala sekolah tidak memiliki dasar yang kuat, dan data yang falit bahwa Amiruddin Ismail pernah manamatkan pendidikan di sekolah menengah tersebut. Bahkan Surat pengganti Ijazah itu, dikeluarkan hanya atas dasar surat laporan kehilangan dari kepolisan Negara Republik Indonesia, daerah Aceh Resort LHokseumawe, nomor LKB/453/ll/2018/SPKT Tahun 2018 dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pemohon.

“Pengeluaran penganti Ijazah, bukan atas data yang membuktikan bahwa yang bersangkutan pernah menamatkan pendidikannya di sekolah menengah pertama itu. Bahkan Zahrah Ismail adik kandung yang bersangkutan menyangkal kalau Amiruddin Ismail tidak pernah menamatkan sekolahnya di sekolah tersebut,” jelas Masran.

Misram menambahkan, Panitia Pemilihan Geusik, tidak pernah melibatkan tuha peut dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam berbagai tahapan, salah satu saat masyarakat melakukan protes atau mengirim surat sanggahan terhadap dugaan kejanggalan itu, serta penggantian anggota P2G, yang dilakukan oleh ketua, tanpa secara sepihak tanpa sepengetahuan tuha peut Gampong,” dan hal tersebut bertentangan dengan Qanun Aceh nomor 4, Tahun 2009,” sebut Masran.

“Begitu juga terhadap Pasal 14, ayat (7) di jelaskan Masyarakat diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menyampaikan keberatan kepada P2G terhadap bakal calon yang telah diumumkan, artinya masyarakat sudah melakukan sanggahan terhadap salah satu calon, namun sanggahan tersebut belum terjawab secara tegas dan rinci oleh pihak P2G, namun panitia melanjutkan ketahapan yang lain,” ungkap Masran.

Zahrah Ismail yang juga adik kandung dari Amiruah Ismail, yang juga calon Geushik Tanoh Anoe nomor Urut 2, saat di wawancarai, mengakui bahwa Abang kandungnya, Amirullah, pernah bersekolah di SMPN Muara Batu, bahkan sempat menduduki sampai bangku kelas lll. Namun setelah beberapa bulan duduk di bangku kelas lll, Amiruddin mengalami penyakit yang aneh, seperti kehilangan akal, sehingga Abang saya itu tidak sempat mengikuti ujian akhir, sehingga tidak memiliki Ijazah.

“Saya juga heran ketika saat ini beliau mencalonkan diri sebagai Geuchik Gampong, dan untuk melengkapi admitrasi Amiruddin mengurus surat keterangan pengganti Ijazah, atas dasar apa?,” tanya Zahrah. Kalau buat surat keterangan kehilangan Ijazah dari kepolisian, gimana hilang Ijazah pun tidak pernah dimilikinya, yang anehnya lagi polisi juga mau mengeluarkan surat tersebut,” kata Zahrah.

Sementara itu Ketua Pemilihan Geushik Gampong Tanoh Anoe, Rusli Idris saat diwawancarai Media, Kamis (3/5), dialokasi pemilihan menyebutkan, pihak panitia penyelenggara sudah melakukan Verifikasi seluruh syarat dan admitrasi terhadap dua calon Geuchik Gampong setempat, dan mengakui bila calon nomor urut 2, tidak melampirkan Ijazah asli, namun hanya melampirkan surat pengganti Ijazah yang di keluarkan oleh kepala SMPN1, Kecamatan Muara Batu, dan ditanda tangani oleh Sanusi S.Pd.

“Berkas tersebut disanggah oleh Misran kandidat nomor urut 1, dan pendukungnya, namun sanggahan itu kita pertanyakan kepada pihak sekolah, namun kepala sekolah membalas surat dari P2G,” Surat keterangan pengganti ijazah atau STTB itu, sudah sesuai dengan peraturan dari Kemendikbud, dan kami panitia juga membalas membalas surat sanggahan itu, kepada pihak yang menyanggah,” kata Rusli.

Rusli menambahkan setelah melakukan kordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan dan kepala Kabag Pemerintah Mukim (Perkim), Pemerijtah Kabupaten Aceh Utara, dan melakukan musyawarah dengan semua pihak, kami panitia pelaksana berbagai tahapan ketahapan sesuai tata cara pelaksanaan dan aturan pemerintah, sebagai mana yang di atur dalam Qanun nomor 4, Tahun 2009, Pemerintah Aceh, tentang tatacara pemilihan dan perberhentian Geuchik Gampong.

“Bahkan hari ini kita telah sampai pada tahapan pencoblosan, dan pemilihan yang kita laksanakan berjalan aman dan lancar,” ungkap Rusli.

Sementara itu di tempat terpisah, Cut Djusniar yang merupakan anggota P2G dan juga Istri Ketua tuha Peut Gampong Tanoh Anoe, menyebutkan panitia pelaksana pemilihan Geushik Gampong setempat, melaksanakan pemilihan tanpa mengindahkan tata cara pemilihan atau aturan pemerintah yang berlaku di Provinsi Aceh, begitu juga dengan perberhentiannya darinya anggota P2G sangat tidak beralasan, artinya tanpa ada musyawarah dengan tuha Peut Gampong,” padahal penetapan anggota P2G merupakan tugas dari tuha Peut,” kata Cut.

“Suami saya saja sampai keluar dari Gampong dan membawa stempel tuha Peut, sebagai ketua tuha Peut dirinya tidak pernah menandatangani surat apa pun, dalam proses seluruh tahapan Pilkades ini, karena ada permasalahan yang belum di selesaikan oleh panitia pemilihan, termasuk penggantian anggota P2G,” sebut Cut.

Cut menganggap, pemilihan Geushik Gampong Tanoh Anoe yang dilaksanakan hari ini, dinilai cacat secara Hukum, dengan alasan panitia pelaksana telah mengabaikan beberapa aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah Aceh melalui Qanin Nomor 14 Tahun 2009.

Sementara itu, Kabag Perkim Pemerintah kabupaten Aceh Utara, Safrizal S.Stp M.Ap, saat diwawancarai media ini, di ruang kerjanya, menyebutkan, tahapan pelaksanaan pemilihan Geushik Gampong Tanoh Anoe sudah sesuai prosedur, walau ada terjadi perselisihan pada admitrasi syarat pencalonan salah satu kandidat, namun hal tersebut bukan satu pelanggaran, karena sesuai dengan aturan Kemendikbud RI.

“Surat keterangan pengganti ijazah atau STTB sudah sesuai dengan Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Tanda tamat belajar. Surat pengganti Ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/surat tanda tamat belajar. Jenjang pendidikan dasar dan menengah,” tutup Safrizal.