BANDA ACEH – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Aulia Sofyan mengatakan petani garam di Aceh masih menggunakan cara tradisional dalam produksi garamnya. Hal ini tentu saja mempengaruhi jumlah produksi, sehingga menjadi tidak maksimal.

“Alat produksi yang dimiliki petani garam kita seperti di Sigli dan Bireun misalnya, masih menggunakan cara-cara tradisional. Berbeda jauh dengan Madura yang sudah lumayan, namun tetap saja kebutuhan garam dalam negeri secara nasional belum mencukupi,” ungkap Aulia, Kamis (5/4).

Berdasarkan data yang dihimpun AJNN, jumlah produksi garam Aceh per tahun hanya sebesar 6 ribu ton, sedangkan estimasi kebutuhan garam baik untuk komsumsi rumah tangga maupun industri yakni 46 ribu ton. Angka ini masih sangat jauh dari harapan, sehingga kebijakan impor merupakan suatu keniscayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan garam di Aceh.

Menurut Aulia, baru-baru ini Kementerian Perdagangan mengadakan rapat koordinasi nasional (rakornas) di Bandung. Dalam rakor tersebut salah satu hal yang dibahas adalah masalah kebijakan impor garam. Hal ini menjadi tidak elok di tengah ketersediaan sumber daya alam yang melimpah.

“Kita memiliki garis pantai terpanjang di dunia, sehingga malu rasanya bila kita melakukan impor garam,” katanya.

Sementara itu, kata Aulia, saat ini Australia merupakan negara penghasil garam terbesar di dunia. Sebagai negara maju, tentu saja alat yang digunakan Australia dalam memproduksi garam menggunakan peralatan yang canggih, sehingga jumlah produksi yang dihasilkan menjadi lebih maksimal. Kehadiran Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian sangat diharapkan, dalam rangka modernisasi alat produksi agar dapat membantu petani garam untuk meningkatkan jumlah produksinya.

“Alat produksi yang mereka gunakan juga sangat canggih dengan menggunakan mekanisasi (mesin). Kendala kita saat ini adalah tidak memiliki alat produksi seperti yang dimiliki Australia,” ujarnya.

Ketika ditanya terkait impor garam yang dilakukan, ia mengatakan hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Mekanismenya, daerah hanya mengusulkan kebutuhan terhadap suatu komiditi yang diperlukan namun tidak terdapat di daerah. Setelah diusulkan kepada kementerian terkait, baru kemudian kebijakan impor dapat dilaksanakan.

“Semua kebijakan terkait dengan impor itu, merupakan kewenangan pusat,” tegas Aulia Sofyan.