BANDA ACEH – Polisi meminta pedagang elpiji 3 kilogram (Kg) seperti pangkalan dan pengecer agar tak menjual gas untuk masyarakat itu di atas Harga Eceren Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 18.000 per tabung. Jika ditemukan, polisi tak segan-segan menindak pemilik pangkalan atau pengecer ‘nakal’ tersebut. Warning (peringatan) itu disampaikan Kapolresta Banda Aceh, AKBP Trisno Riyanto SH, Rabu (21/3) siang.

Menurutnya, tulisan ‘Hanya untuk Masyarakat Miskin’ pada tabung elpiji 3 Kg jelas menunjukkan bahwa gas tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin. “Jadi, jangan mereka yang tidak berhak justru juga menggunakan elpiji tersebut. Selain itu, elpiji 3 Kg jangan sampai dijual Rp 33 ribu sampai Rp 35 ribu per tabung seperti pangkalan yang kami tangkap dua hari lalu. Sebab, HET yang ditetapkan pemerintah Rp 18.000 per tabung,” jelas Trisno.

Untuk memastikan elpiji 3 kg selalu tersedia di pasaran dan dijual sesuai HET, Kapolresta meminta peran aktif dari pemerintah melalui instansi terkait dalam pengawasannya.

“Kami berharap pelaku usaha elpiji 3 Kg mulai dari agen, pangkalan, dan pengecer, agar tak mempermainkan harga gas tersebut serta meraup keuntungan di luar batas kewajaran,” pinta Kapolresta.

Terkait laporan sejumlah lokasi diduga masih menjual elpiji 3 kg di atas HET, Kapolresta mengatakan, pihaknya akan menyelidiki dan menurunkan tim serta berkoordinasi dengan Pertamina terkait langkah apa yang harus dilakukan bila ditemukan pangkalan dan pengecer ‘nakal.’

“Kami harap tidak ada pihak yang mempermainkan harga elpiji 3 kilogram, sehingga gas itu selalu ada di pasaran dan peruntukannya tepat sasaran yaitu masyarakat miskin,” ungkap AKBP Trisno.

Kapolresta Banda Aceh, AKBP Trisno Riyanto SH, kemarin, juga mengatakan, dua pemilik pangkalan ‘nakal’ karena menjual elpiji 3 kg kepada masyarakat di atas HET yang ditangkap beberapa hari lalu, hingga kini masih ditahan di Mapolresta setempat.

“Mereka tetap akan kita proses sesuai ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan minyak dan gas bumi, seperti dimaksud dalam Pasal 55 dengan ancaman pidana paling lama enam tahun,” demikian Kapolresta Banda Aceh.