BANDA ACEH – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Aceh mengatakan realisasi belanja negara tahun anggaran 2018 di Aceh pada triwulan pertama baru mencapai 12,6 persen.

“Di Aceh realisasi belanja negara tahun anggaran 2018 baru mencapai 12,6 persen,” kata Kepala Kanwil DJPb Aceh, Zaid Burhan Ibrahim.

Dirinya menyebutkan, pada tahun 2018 ini, Aceh menerima alokasi belanja negara sebesar Rp 48,5 triliun. Namun tahapan pertama saat ini baru berhasil dilaksanakan sebesar Rp 6,5 triliun.

Kata Zaid, belanja tersebut terbagi meliputi, dana pemerintah pusat sebesar Rp13,678 triliun, transfer ke daerah termasuk dengan dana desa berjumlah Rp 34,886 triliun. Dari keseluruhan belanja itu, hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang belum dicairkan sepeser pun.

“Kondisi ini terjadi karena kegiatan Pemerintah di Aceh belum dilaksanakan, prosesnya masih tahap pelelangan,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Zaid, pelaksanaan pendapatan negara dan hibah di Aceh sampai triwulan pertama baru Rp 759,3 miliar dari target capaian Rp 6,024 triliun. Pendapatan serta hibah ini terbagi dari penerimaan dalam negeri dari perpajakan sebesar Rp 607,8 miliar dari target Rp 5,521 triliun. Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 151,5 miliar.

Untuk itu, tambah Zaid Burhan, pihaknya akan terus berusaha mempercepat daya serap anggaran tahun 2018 ini, mengingat perpuataran uang di Aceh semakin banyak, apalagi pertumbuhan ekonomi di Aceh sangat tergantung dengan realisasi anggaran tersebut.

“Perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi di Aceh sangat ketergantungan dari anggaran pemerintah,” kata Zaid Burhan Ibrahim.