Menurut Husein Djajadiningrat, konstitusi yang dibuat langsung oleh Sultan Iskandar Muda ini berisi peraturan dasar tentang susunan pemerintahan, hukum, dan adat untuk memberlakukan hukum Islam. Dari konstitusi inilah, kemudian diyakini bahwa di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda telah diberlakukan hukum Islam secara menyeluruh, baik perdata maupun pidana.

Bahkan menurut A.C. Miller, para pengunjung Eropa (saudagar) sering menyebutkan tentang penggunaan hukum Islam, seperti potong tangan, hukum cambuk, pelarangan riba, dan penghapusan siksaan kuno yang bertentangan dengan Islam (seperti pencelupan ke dalam minyak panas dan menjilat besi yang panas membara bagi pelanggar hukum). Karenanya, lanjut Miller, Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah bentuk “Negara Islam” (Islamic State).

Dua pendekatan
Dalam fikih Islam mempunyai dua pendekatan, yaitu pendekatan jawabir dan zawajir (Ahmad Fathi Bahansi). Pendekatan jawabir menghendaki pelaksanaan hukum pidana persis seperti hukuman secara harfiyah seperti disebutkan dalam Alquran maupun hadis. Hukuman dilaksanakan dengan persepsi dan tujuan untuk menebus kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh pelaku jinayah. Adapun menurut pendekatan zawajir bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak harus persis sebagaimana disebutkan dalam teks nash (Alquran dan hadis). Artinya, pelaku boleh dihukum dengan hukuman apa saja asal melalui hukuman itu tujuan penghukuman dapat tercapai, yaitu membuat si pelaku jera dan dapat memberi efek rasa takut bagi yang lainnya.

Dari sudut pandang ini, terkadang patut dipertanyakan manakah hukuman yang lebih kejam, memenjarakan pelaku selama bertahun- tahun terpisah dari keluarga dan masyarakat hingga anak dan keluarga juga ikut menanggung akibat dari perbuatannya, misalnya anak-anak hidup bak anak yatim dan istri harus menanggung biaya hidup selama suami dipenjara, atau hukuman cambuk beberapa cambukan namun setelah itu ia dapat berkumpul kembali bersama keluarga dan nyaris tidak mengorbankan keluarga atas perbuatannya?

Adapun terkait hukuman mati, tentunya melalui proses dan etika hukum yang sangat ketat. Misalnya saja dalam kasus zina muhshan (pelaku pernah menikah) hukuman mati (rajam) hanya dapat dilakukan setelah proses pembuktian yang sangat ketat, sehingga di masa Nabi saw dan sahabat sangat sedikit kasus yang dijatuhi hukuman mati. Dalam konteks Aceh, pertanyaan pentingnya adalah sudahkah pembinaan kesadaran keagamaan yang dilakukan negara terhadap masyarakat sebagaimana Rasulullah saw telah meletakkan fondasi itu terlebih dulu selama 13 tahun dalam dakwahnya pada periode Mekkah? Jika belum, sejatinya langkah demikian harus didahulukan dari pada sekadar menghukum. Wallahu a’lamu bish-shawab.

* Dr. Yuni Roslaili Usman, M.A., Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: roslaili10juni@gmail.com